Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Korupsi di Dunia Arab Memburuk Setelah Revolusi

Kompas.com - 09/07/2013, 14:18 WIB
DUBAI, KOMPAS.COM - Korupsi memburuk di sebagian besar negara-negara Arab sejak revolusi mereka tahun 2011, walau kemarahan terhadap para pejabat korup merupakan alasan utama pemberontakan rakyat, demikian menurut sebuah jajak pendapat publik yang dirilis, Selasa (9/7).

Survei itu, yang dilakukan Transparency International, sebuah lembaga swadaya masyarakat (LSM) global yang mempelajari penyuapan di seluruh dunia, tampaknya menghancurkan harapan bahwa Arab Spring akan menghasilkan pemerintahan dan dunia usaha yang lebih bersih di kawasan itu. Frustrasi berlanjut publik Arab terhadap korupsi dapat merusak upaya pemerintah untuk mengembalikan stabilitas politik, menghambat pertumbuhan ekonomi dan investasi asing.

Dari empat negara yang mengalami pergantian pemerintahan selama Arab Spring, mayoritas responden di tiga negara, yaitu Mesir, Tunisia dan Yaman, merasakan tingkat korupsi yang meningkat dalam dua tahun terakhir, demikian hasil survei itu. Di Mesir, 64 persen responden mengatakan bahwa korupsi memburuk, di Tunisia, 80 persen yang mengatakan hal itu. Pengecualian adalah Libya. Di sana hanya 46 persen yang mengatakan negara itu telah menjadi semakin korup.

Di Mesir, 78 persen responden mengatakan polisi korup atau sangat korup. Proporsinya adalah 65 persen untuk peradilan dan 45 persen untuk militer, salah satu lembaga paling dihormati di negara itu yang menggulingkan Presiden Muhamad Mursi yang islamis pekan lalu.

Survei tersebut juga menunjukkan tumbuhnya kekecewaan publik di banyak negara-negara Arab lain yang tidak mengalami revolusi tetapi Arab Spring telah meningkatkan ketegangan politik di negara itu.

Di Lebanon, 84 persen responden mengatakan bahwa korupsi telah memburuk dalam dua tahun terakhir, di Maroko 56 persen dan di Irak 60 persen. Di Yordania rasionya adalah 39 persen, sedangkan 44 persen mengatakan tingkat suap tetap sama.

Christoph Wilcke, direktur Transparency International untuk Timur Tengah dan Afrika Utara, mengatakan polisi, lembaga peradilan, dan partai politik di negara-negara-negara Arab perlu direformasi untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat. Namun dalam gejolak sosial dan ekonomi yang menyusul Arab Spring membuat pemerintah hanya memiliki sedikit waktu atau energi untuk mendorong reformasi tersebut.

"Ada sebuah kontradiksi antara kebijakan dan retorika," kata Wilcke. Misalnya, dalam upaya untuk menarik investasi asing, pemerintah Mesir berdamai dengan beberapa mantan anggota rezim Hosni Mubarak yang telah dihukum karena korupsi, kata dia.

Survei tersebut berdasarkan wawancara dengan sekitar 1.000 orang di setiap negara antara September tahun lalu hingga Maret tahun ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Sumber Reuters
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com