Kebijakan Ekonomi Abe Menggigit Balik

TOKYO, KOMPAS.COM — Kebijakan pemerintahan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe soal pelemahan kurs yen untuk mendorong ekspor mulai menggigit balik perekonomian negeri itu. Ekspor memang meningkat, tetapi impor juga menanjak setara dengan peningkatan ekspor.

Hal di atas menunjukkan kebijakan moneter untuk mendongkrak ekonomi memiliki keterbatasan sebagaimana diperkirakan para ekonom.

Pelemahan kurs yen lewat penambahan uang beredar juga membuat impor bahan baku untuk sektor industri semakin mahal. Ini karena dibutuhkan jumlah yen yang lebih banyak untuk mendapatkan mata uang dollar AS. Hal ini juga telah semakin mendorong korporasi merelokasi kegiatan industri ke luar negeri.

Kementerian Keuangan Jepang, Rabu (19/6), di Tokyo mengatakan, biaya impor juga meningkat untuk mendatangkan minyak mentah, gas alam, dan komoditas lainnya. Jepang merupakan pengimpor besar komoditas untuk semua jenis itu. Bahkan, peningkatan impor akibat pelemahan kurs yen lebih besar daripada yang diperkirakan para ekonom.

Pelemahan yen sempat dianggap menggembirakan karena ekspor Jepang ke AS, China, dan Asia meningkat. Namun, hal tersebut ternyata juga diiringi dengan peningkatan biaya impor dari Timur Tengah serta China (untuk impor komoditas nonmigas).

"Kenaikan impor menunjukkan bahwa berita baik soal kenaikan ekspor sejak Desember 2012 menjadi berubah," kata Eiji Ogawa, ekonom dari Hitotsubashi University di Tokyo. "Setahun lalu Jepang selalu menikmati surplus perdagangan. Kini neraca perdagangan berbalik menjadi negatif dan ini tidak hanya bersifat sementara, tetapi bersifat struktural," kata Ogawa.

Ogawa menambahkan, kenaikan kurs dollar AS versus yen turut menyebabkan korporasi merelokasi basis produksi ke luar negeri. Hal ini karena yen melemah sehingga korporasi membutuhkan dollar AS yang lebih besar untuk impor bahan baku. Ini akan terhindarkan dengan melakukan produksi di luar negeri karena perubahan kurs yen versus dollar AS tidak memberatkan perusahaan Jepang yang beroperasi di seberang.

Karena itu, tantangan Abe sekarang adalah bagaimana membuat korporasi tetap bertahan dengan basis produksi di dalam negeri. Untuk itu dibutuhkan kebijakan lain di luar kebijakan moneter, seperti perampingan regulasi dan juga kebijakan pengurangan pajak.

Dalam pertemuan G-8 di Lough Erne, Irlandia Utara, Jepang menjadi sasaran kejengkelan karena kebijakan pelemahan kurs untuk mendorong ekspor dianggap bisa memicu perang kurs. Abe membela kebijakannya dengan alasan, hal itu bertujuan membangkitkan perekonomian dari kemandekan. Namun, akhirnya terbukti bahwa kebijakan moneter memiliki keterbatasan. (AP/AFP/REUTERS/MON)