Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ekonomi, PR Berat Presiden Baru Iran

Kompas.com - 17/06/2013, 07:41 WIB
Palupi Annisa Auliani

Penulis

TEHERAN, KOMPAS.com - Dunia internasional boleh berkoar soal program nuklir Iran sebagai pekerjaan rumah pertama yang harus dituntaskan Presiden terpilih Iran, Hassan Rouhani. Namun, bila menengok ke negeri itu, persoalan ekonomi adalah tantangan paling nyata yang harus dihadapi Rouhani. Meskipun, keterpurukan ekonomi yang kini dihadapi negeri para Mullah itu tak bisa dilepaskan dari banyaknya sanksi internasional terkait program nuklir Iran.

Beberapa indikator terpuruknya perekonomian negara itu, bisa dimulai dari nilai mata uang riyal. Dalam setahun terakhir, nilainya telah turun lebih dari separuh. Salah urus kebijakan ekonomi dan sanksi atas program energi Iran yang merembet ke sanksi untuk perbankan yang dijatuhkan Amerika Serikat dan Uni Eropa, adalah biangnya.

Terhempasnya nilai tukar riyal, langsung berdampak pada angka impor yang turun tajam. Inflasi pun terdongkrak ke level tertinggi sepanjang 18 tahun terakhir.

Data inflasi yang dipublikasikan, menyebutkan inflasi berdasarkan indeks harga konsumen (IHK) di Iran, telah mencapai 32,3 persen. Namun para ahli independen memperkirakan angka yang sesungguhnya jauh lebih tinggi. Sebuah survei biaya hidup yang digelar Atieh Group, kelompok perusahaan konsultan strategi di Iran, mendapatkan angka inflasi sudah melampaui 40 persen.

"Masyarakat yang terkena dampak utama adalah kelompok ekonomi rendah dan kelas menengah. Prioritas mereka sekarang adalah kelangsungan hidup ekonomi," kata Bijan Khajehpour, managing partner di Atieh Internasional yang berbasis di Wina, Austria.

Untuk membantu kaum miskin bertahan dan mempertahankan kesetiaan mereka kepada rezim, Iran mungkin harus membalikkan banyak kebijakan ekonominya. Seolah sejarah dipaksa berulang.

Selama perang 1980-1988 dengan Irak, penurunan tajam ekspor minyak Iran dan kemunduran produksi dalam negeri, menyebabkan penggunaan kupon untuk mendapatkan bahan pokok yang didatangkan dari luar negeri seperti daging, beras, dan gula. Parlemen Iran kini sudah mulai menyinggung kembalinya kupon di perekonomian mereka, meski mungkin bentuknya tak lagi voucher kertas tetapi kartu elektronik.

Impor seret, manufaktur macet

Bagi banyak pelaku dan otoritas ekonomi, penurunan impor pada umumnya dianggap sebagai sinyal positif kenaikan produksi dalam negeri atau setidaknya peluang bagi produk lokal untuk berkembang. Namun teori itu tak bisa berjalan di Iran.

Perekonomian Iran telah jatuh pada kondisi manufaktur yang tak bisa tumbuh, di tengah ekspor minyak yang tak lagi mengucurkan pendapatan, dan impor yang menjadi terlalu mahal dengan terpuruknya nilai tukar riyal Iran. Biaya produksi pun membengkak akibat pelemahan mata uang. Resesi, situasi ekonomi Iran hari ini.

Masyarakat masih mendapatkan subsidi tunai dari Pemerintah untuk mengimbangi peningkatan biaya hidup. Tetapi pabrik dan pengusaha harus menerima beban tagihan energi dua sampai tiga kali lipat lebih tinggi.

Dana Moneter Internasional (IMF) menyatakan produk domestik bruto Iran menyusut 1,3 persen pada 2013, menempatkan Iran dan Suriah sebagai negara di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara yang mencatatkan pertumbuhan ekonomi negatif selama dua tahun terakhir.

"Sanksi telah menjadi lebih intens dan memberikan tekanan lebih dalam pada perdagangan Iran dan kegiatan industri," kata Nader Habibi, ekonom Iran di Brandeis University, di negara bagian Massachusetts, Amerika Serikat. Tapi, imbuh dia, inkonsistensi dan irasionalitas kebijakan ekonomi juga berdampak negatif pada iklim usaha para investor swasta.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com