Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kuota Haji Dipangkas, Indonesia Lobi Arab Saudi

Kompas.com - 13/06/2013, 23:03 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Anggito Abimanyu akan melobi Pemerintah Arab Saudi terkait pemangkasan 20 persen kuota jemaah haji. Lobi tersebut akan difokuskan pada jaminan kompensasi dan penambahan kuota haji untuk Indonesia.

Anggito menjelaskan, ada kerugian sekitar Rp 300 miliar bila pemangkasan kuota itu benar-benar dilakukan. Jumlah tersebut berasal dari kocek jemaah haji Indonesia yang sekitar 50 persennya telah disetorkan ke Pemerintah Arab Saudi untuk menutupi biaya penginapan, konsumsi, dan transportasi selama para jemaah menjalankan ibadah di tanah suci.

"Tapi itu sangat sementara. Saya belum bisa memastikan karena ada yang lain seperti buku manasik, gelang, asuransi. Itu kan sudah di-DP (down payment) semua. Kita inventarisasi semua, terus kita klaim ke (pemerintah) Arab," kata Anggito, di sela-sela rapat bersama Komisi VIII DPR, di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (13/6/2013).

Dalam waktu dekat, kata dia, perwakilan Pemerintah Indonesia dan Parlemen akan menemui pejabat Kementerian Haji Kerajaan Arab untuk menyampaikan sejumlah tuntutan. Selain meminta kompensasi, Pemerintah Indonesia akan berupaya agar pemotongan kuota tersebut dibatalkan, atau diminimalisasi. "Ya, pasti kita minta untuk dikompensasi, tambahan (kuota) untuk tahun depan," ujarnya.

Untuk diketahui, Pemerintah Arab Saudi mengurangi kuota jemaah haji 2013 sebanyak 20 persen. Menteri Agama Suryadharma Ali mengatakan, kebijakan ini juga berlaku untuk jemaah haji asal Indonesia. Oleh karena itu, jemaah haji asal Indonesia akan dikurangi 20 persen secara proporsional, baik untuk setiap provinsi, kabupaten/kota, maupun untuk program reguler dan program khusus.

Suryadharma Ali menuturkan, hal ini bermula dari surat Kementerian Haji Kerajaan Arab pada 6 Juni lalu yang menyebutkan bahwa proses rehabilitasi Masjidil Haram mengalami keterlambatan. Pengurangan kuota 20 persen dilakukan demi keselamatan jemaah haji. Indonesia mendapat kuota sebesar 211.000 orang di 2013. Jumlah tersebut akan menyusut sekitar 42.000 orang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Nasional
Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com