Suu Kyi Kecewa Kebijakan Pembatasan Jumlah Anak

YANGON, KOMPAS.com- Pemimpin oposisi Myanmar Aung San Suu Kyi dan sejumlah pemimpin agama Islam di Myanmar menyampaikan rasa kekecewaan mereka terkait rencana kebijakan pemerintah negara bagian Rakhine, yang akan membatasi jumlah anak keluarga minoritas muslim di sana hanya maksimal dua orang.

Pembatasan serupa tidak akan diterapkan ke keluarga kelompok etnis dan penganut agama mayoritas, yang memang menyambut kebijakan itu menyusul kekhawatiran mereka akan ledakan populasi waga minoritas muslim di sana.

Kebijakan baru itu sebenarnya merupakan kelanjutan dari kebijakan lama di masa junta militer masih berkuasa di Myanmar.

Saat itu pemerintah junta militer melarang keluarga dari kelompok masyarakat etnis minoritas muslim Rohingya memiliki anak lebih dari dua orang.

"Jika benar dan jadi diberlakukan, kebijakan itu melanggar hukum, diskriminatif, dan melanggar hak asasi manusia," ujar Suu Kyi, Selasa (28/5/2013).

Sebelumnya Suu Kyi menerima kritik keras dan pedas dari kelompok pegiat hak asasi manusia dunia seperti Human Rights Watch lantaran tak bersikap saat terjadi sejumlah kerusuhan berdarah, yang menewaskan ratusan warga etnis minoritas muslim di sejumlah tempat di Myanmar dan memaksa puluhan ribu lagi mengungsi.

Namun begitu lebih lanjut Suu Kyi mengaku belum mendengar rincian dari kebijakan, yang memang belum dipublikasikan itu.

Banyak kalangan kemudian memang bereaksi dan menuntut klarifikasi tentang rencana pemberlakuan kebijakan, yang akhir pekan lalu disampaikan pemerintah negara bagian Rakhine.

Selama ini hanya baru diketahui kebijakan diskriminatif tersebut akan difokuskan untuk diterapkan di dua wilayah kotapraja (township), Buthidaung and Maungdaw, yang terletak di kawasan perbatasan Bangladesh.

Warga muslim di dua wilayah itu memang jauh lebih besar dari jumlah warga etnis dan pemeluk agama mayoritas di Myanmar. Secara nasional jumlah populasi warga muslim di Myanmar hanya empat persen dari total 60 juta warga negeri yang baru mulai mereformasi diri itu.

Jika jadi benar diberlakukan, Myanmar akan menjadi satu-satunya negara yang menerapkan aturan diskriminatif macam itu di dunia ini.

Negara adidaya baru, China, menerapkan kebijakan "satu anak" namun hal itu tidak diterapkan terhadap etnis atau kalangan umat beragama tertentu.