Skandal Ranjang Senilai Rp 1,3 Miliar PM Israel

TEL AVIV, KOMPAS.com - Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, punya ranjang tidur jenis double bed senilai 137.744 dollar AS (atau setara Rp 1,3 miliar) yang dipasang di pesawat yang membawa dia dan istrinya, Sara, pada penerbangan lima jam mereka dari Tel Aviv ke London, April lalu, saat menghadiri pemakaman Margareth Thatcher. Keberadaan ranjang tidur Netanyahu senilai Rp 267 juta per jam itu terungkap Sabtu (11/5) malam saat lebih dari 10.000 warga Israel memenuhi jalan-jalan untuk memprotes langkah-langkah penghematan pemerintah.

Staf Netanyahu berusaha untuk menutupi skandal itu pada hari Minggu. Sebuah sumber yang dekat dengan Netanyahu mengatakan, "Perdana Menteri tidak diberitahu tentang biaya pemasangan kabin untuk istirahat itu. Begitu dia tahu tentang hal itu, ia langsung mengeluarkan perintah untuk menghentikan pemasangan kabin seperti itu pada semua penerbangan ke Eropa di masa depan." Netanyahu juga dikatakan tidak diberitahu tentang anggaran untuk es krimnya yang sebesar Rp 25 juta per tahun, yang juga telah dibatalkan ketika menjadi berita utama Februari lalu.

Protes besar pada Sabtu malam itu berlangsung di Tel Aviv, di mana ribuan orang berpawai melalui jalan-jalan utama kota itu untuk menentang Netanyahu dan Yair Lapid, menteri keuangan yang sebelumnya populer.

Anggaran baru, yang akan disampaikan kepada kabinet Israel minggu ini, berusaha untuk memangkas pengeluaran pemerintah sekitar 1,8 miliar dollar dan meningkatkan beban pajak, bahkan memperluas dengan mengenakan retribusi baru pada pemakaman. Jika kabinet meloloskan anggaran Lapid itu, warga Israel akan membayar pajak properti untuk setiap situs kuburan mereka sendiri atau yang berisi jenazah anggota keluarga mereka.

Lapid didorong untuk menduduki posisinya yang sekarang dalam gelombang demonstrasi menentang tingginya biaya hidup di Israel saat 500.000 demonstran turun ke jalan-jalan tahun 2011. Mantan pembaca berita itu menampilkan diri sebagai jagoan gerakan keadilan sosial. Banyak dari mereka yang memilih dia untuk menduduki posisi itu kini merasa dikhianati.

Anggarannya gagal mencerminkan banyak rekomendasi dari Komite Trajtenberg, yang menyelidiki sejumlah tuntutan gerakan protes sosial.