Rabu, 30 Juli 2014

News /

MITIGASI BENCANA

Pelajaran dari Tsunami Jepang

Senin, 11 Maret 2013 | 03:03 WIB

Hari ini dua tahun silam, gempa magnitudo 9 melanda Jepang yang memicu tsunami raksasa. Negara paling siap menghadapi tsunami itu pun porak-poranda dilanda bencana yang melampaui prediksi. Bagaimana dengan Indonesia yang juga rentan tsunami, tetapi minim kesiapsiagaan? Ahmad Arif

Dari segi mitigasi bencana tsunami, Jepang memiliki sistem yang sangat baik. Bahkan, terbaik di dunia.

Sebelum gempa mengguncang pada 11 Maret 2011, Pemerintah Jepang telah memprediksi kawasan pesisir Sanriku, sepanjang 600 kilometer dari Sendai, Miyagi, Iwate, dan Aomori bakal dilanda tsunami.

Perkiraan dibuat berdasarkan jejak rekam gempa dan tsunami di zona itu. Tsunami tertua yang tercatat di kawasan ini terjadi di Jogan tahun 869, diikuti tsunami Keicho-Sanriku pada 1611, tsunami Meiji-Sanriku tahun 1896, tsunami Showa-Sanriku tahun 1933, dan tsunami dari Cile tahun 1960.

Menurut Yamashita (2008), tsunami tahun 1896 menewaskan 22.000 orang merupakan jumlah korban terbesar dalam sejarah tsunami Jepang. Dari jejak masa inilah, ilmuwan Jepang menyatakan, kemungkinan terjadinya tsunami di kawasan Sanriku mencapai 99 persen dalam kurun 30 tahun. Tsunami setinggi 6 meter diperkirakan dipicu gempa magnitudo 7,5-8,0.

Dengan perkiraan itu, dibuatlah tanggul pemecah gelombang sepanjang pantai Sanriku. Dua pemecah gelombang yang terkenal dibangun di Kota Kamaishi dan Ofunato.

Tanggul di Kamaishi dibangun di mulut teluk dengan kedalaman 63 meter, memecahkan rekor Guinness World untuk tanggul terdalam. Konstruksi ini selesai dibuat tahun 2009. Tanggul di Ofunato dibangun sedalam 38 meter sepanjang 200 meter selesai dibangun tahun 1967.

Mereka juga membangun tsunami gate (gerbang tsunami) di sejumlah sungai, bangunan untuk evakuasi tsunami, hingga tembok beton sejajar pesisir sepanjang 300 km setinggi 10 meter di beberapa area di pantai timur Jepang, termasuk di sekitar pembangkit nuklir Fukushima Daiichi.

Melampaui prediksi

Gempa terjadi lebih cepat dari perkiraan. Kekuatannya pun jauh melampaui prediksi. Tinggi tsunami lebih dari 10 meter, di beberapa tempat hingga 40 meter, dan menyapu pantai kurang dari 15 menit setelah gempa. Sekitar 19.000 warga tewas. Nyaris semua struktur fisik yang disiapkan gagal menghadang tsunami.

Tak hanya menghancurkan permukiman dan pusat bisnis, tsunami menyebabkan reaktor nuklir Fukushima Daiichi terbakar dan memicu krisis nuklir.

”Salah satu kekurangan yang disadari sesudah gempa Jepang dua tahun lalu, yaitu minimnya informasi akumulasi regangan dari data pengamatan di dasar laut sehingga mereka underestimate magnitudo gempa yang berpotensi terjadi,” kata Irwan Meilano, ahli gempa dari Institut Teknologi Bandung.

Andrew V Newman dalam tulisan di jurnal Nature, 2011, ”Hidden Depths”, menyebutkan, pemantauan pergerakan dasar laut sangat mahal, minimal membutuhkan 50.000 dollar AS per stasiun dalam satu dekade. Untuk memantau Japan Trench saja dibutuhkan paling sedikit 5 juta dollar-20 juta dollar AS.

Bahkan, Jepang sekalipun akan kesulitan untuk melakukan sendiri sehingga Newman menyarankan ada partisipasi global untuk mendanai, mengingat bencana gempa dan tsunami melampaui batas-batas negara dan kepentingan politik.

Rasa aman

Selain meningkatkan kemampuan global dalam memprediksi gempa dan tsunami, yang tak kalah penting juga adalah pendidikan bencana. Irwan Meilano mengatakan, mitigasi bencana yang bertumpu pada fisik kadang menghasilkan false sense of security (rasa aman yang keliru). ”Banyak warga Jepang yang meninggal karena tidak bersedia dievakuasi segera,” katanya.

Masyarakat Jepang di pesisir banyak yang mengira telah terlindungi sehingga tidak segera mengungsi saat peringatan tsunami berdering.

Anawat Suppasri dan tim dalam Lessons Learned from the 2011 Great East Japan Tsunami (2012) menyebutkan, pembangunan struktur fisik semata dalam mengantisipasi tsunami tidak bisa memberikan jaminan perlindungan terhadap warga.

Masyarakat harus disadarkan tentang batasan dari struktur fisik yang dibangun. Pendidikan bencana dengan menekankan pada prinsip segera menjauh dari zona bahaya tsunami harus menjadi prioritas.

Belajar dari bencana dua tahun silam, Jepang kini merevisi tata ruangnya. Mereka agaknya menyadari, membentengi laut tidak cukup untuk mengatasi tsunami.

Seperti disampaikan Profesor Teruyuki Kato dari Earthquake Research Institute (ERI) The University of Tokyo, yang ditemui Kompas beberapa saat setelah gempa dua tahun silam, ilmu prediksi tentang gempa dan tsunami terbatas. ”Kami belum bisa meramalkan dengan tepat, kapan, di mana, dan seberapa kuat gempa akan terjadi,” katanya. Satu-satunya cara paling masuk akal adalah menjauhkan warga dari zona bahaya tsunami.

Tak mengherankan jika Yomiuri Shimbun, edisi 13 November, 2012 melaporkan, 12 pemerintah daerah yang terdampak tsunami berencana meninggikan tanah di wilayah mereka. Rata-rata ditinggikan satu hingga enam meter. Namun, sebagian wilayah ditinggikan hingga 17 meter sehingga mencapai 18 meter dari permukaan laut.

Lahan yang akan ditinggikan mencapai luasan 740 hektar dan dibutuhkan material uruk hingga 17,5 juta kubik meter. Sebagian material berasal dari sampah tsunami.

Berbeda dengan rekonstruksi di Jepang yang didasari pada pembelajaran bencana sebelumnya, kota-kota di Indonesia yang pernah dilanda tsunami, kembali dibangun di zona bahaya. Kota Banda Aceh, misalnya, dibangun tanpa perubahan tata ruang. Hanya dibangun empat bangunan shelter tsunami, yang terbukti tak terpakai saat gempa besar terjadi pada April 2012—dan saat ini direncanakan untuk dibangun di beberapa tempat lain. Jepang yang jauh lebih bersiaga pun mengalah dengan membangun permukiman menjauh dari zona bahaya....


Editor :