Tak Punya Dana, Zimbabwe Kesulitan Gelar Pemilu

HARARE, KOMPAS.com — Menteri Keuangan Zimbabwe Tendai Biti, Sabtu (9/3/2013), mengatakan, di tengah minimnya dana, negeri itu akan berusaha menggelar dua pemungutan suara —referendum dan pemilihan umum— yang akan digelar dalam beberapa bulan mendatang.

Biti, yang juga adalah Sekretaris Jenderal Gerakan untuk Perubahan Demokrasi (MDC), mengatakan, referendum akan memakan biaya 85 juta dollar AS. Namun, APBN Zimbabwe sebesar 4 miliar dollar AS tidak mengalokasikan dana sebesar itu untuk menggelar referendum dan pemilu.

"Sangat jelas Zimbabwe tak memiliki cukup uang untuk menggelar referendum dan pemilihan umum. Apalagi kedua peristiwa itu berlangsung berdekatan dan diikuti sensus nasional pada Agustus dan September," kata Biti di Pretoria, Afrika Selatan.

Partai MDC yang dipimpin Morgan Tsvangirai ikut memerintah negara bersama rival utamanya Robert Mugabe, setelah pemilihan umum yang kacau dan penuh kekerasan pada 2008.

Pada referendum yang digelar 16 Maret nanti, rakyat Zimbabwe diminta untuk memutuskan konstitusi baru untuk membuka jalan digelarnya pemilu pada Juli, yang mungkin akan mengakhiri kekuasaan Mugabe selama 33 tahun.

"Kami harap komunitas internasional akan membantu kami. Kami juga tengah mencoba memaksimalkan sumber dari ekonomi domestik kami dengan menggunakan berbagai instrumen termasuk surat berharga, surat utang, dan lain-lain," tambah Biti.

Namun, rencana untuk mencari dana pemilu dari donor internasional dan sektor swasta tampaknya akan sangat sulit. Negara-negara Barat terus mempertanyakan pelanggaran HAM yang terjadi di Zimbabwe.

Sementara itu, para pebisnis khawatir perubahan arah politik yang terlalu cepat bisa memengaruhi keuntungan mereka.

Sebagai pemimpin bersama dalam pembagian kekuasaan yang rapuh di Zimbabwe, Mugabe dan Tsvangirai telah sepakat untuk menyetujui pembuatan konstitusi baru untuk memperkuat parlemen dan sedikit "melucuti" kekuasaan presiden.