Lee Kuan Yew: Waspadai Kebangkitan China

SINGAPURA, KOMPAS.com — The Australian melaporkan, Senin (18/2/2013), mantan Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew melalui buku terbaru berjudul The Grand Master's Insights on China, the United States and the World menuturkan betapa pentingnya untuk mewaspadai kebangkitan China. Diwawancarai oleh penulis buku pakar kebijakan luar negeri Amerika Serikat, Graham Allison, Lee menjelaskan bahwa tidaklah mengejutkan jika banyak negara-negara di kawasan Asia mengkhawatirkan kebangkitan China.

"Mereka khawatir China akan mencoba mengenang dan mengulangi masa jaya mereka sebagai 'Middle Kingdom' dan memperlakukan tetangga sekitarnya sebagai negara vasal yang membayar upeti," ujar Lee. Namun, politisi berumur 89 tahun ini mengatakan, dia tak dapat memastikan apakah China akan menjadi negara adidaya yang "jinak". Menurut dia, negara-negara di kawasan Asia, seperti Indonesia, Malaysia, dan Vietnam juga tak bisa memastikan hal tersebut.

Lee menambahkan, Cina selalu memberi pernyataan bahwa mereka memperlakukan semua negara, baik besar maupun kecil, sama rata. Namun, jangan lupa, kata Lee, Negeri Tirai Bambu itu selalu mengeluh bahwa 1,3 miliar rakyat China tidak bahagia jika suatu negara melakukan sesuatu yang tidak mereka sukai.

Dalam wawancara tersebut, Lee mengatakan China diharapkan tak mengulangi kesalahan Jerman dan Jepang yang memicu terjadinya dua perang besar di dunia. "Untuk menghindari bencana," kata dia. Selain itu, Negeri Panda ini juga disarankan tidak meniru langkah Uni Soviet yang terlalu berkonsentrasi meningkatkan anggaran militer sehingga akhirnya membangkrutkan ekonomi negara itu.

Namun, Lee menyatakan optimismenya bahwa negeri yang akan dipimpin pemimpin baru, Xi Jinping, tidak akan ngotot mengejar kemampuan militer mereka. Menurut dia, China pun sebaliknya tidak akan pernah menjadi negara demokrasi. "Pemimpin China tahu benar bahwa jika mereka mengizinkan demokrasi, rezim komunis akan berakhir, terjadi instabilitas serta kekacauan, dan pemerintah pusat berpotensi kehilangan kontrol terhadap pemerintahan provinsi."