Kebijakan Populasi Singapura Tuai Kecaman

KOMPAS.com - Awalnya, pemerintah Singapura merilis Kertas Putih Populasi. Ini merupakan kebijakan untuk mendongkrak jumlah penduduk Singapura menjadi 6,9 juta pada 2030. Caranya, pemerintah meningkatkan angka kesuburan warga dan menambah 15.000 hingga 25.000 imigran per tahunnya. Sementara, catatan AP pada Sabtu (16/2/2013) menunjukkan, saat ini, jumlah penduduk Singapura ada 5,38 juta jiwa.

Kebijakan ini karuan saja, menjadi topik di berbagai media massa Singapura. Namun, penentang kebijakan 6,9 juta ini pun marak di mana-mana.

Media lokal Lianhe Zaobao misalnya mewartakan unjuk rasa sekitar 3.000 orang di Singapura. Demonstrasi itu dikoordinasikan oleh Gilbert Goh. Sosok pria berusia 51 tahun itu terbilang berhasil membuat Singapura menjadi heboh lantaran unjuk rasa, apalagi dengan peserta lumayan banyak, jarang terjadi di negara tersebut.

Goh mendapat dukungan dari aktivis masyarakat. Tak hanya itu, anggota partai oposisi pun ikut berpartisipasi.

Para pengunjuk rasa itu membentangkan spanduk bertuliskan "Save Singapore; Say No to 6,9 Million". Mereka memenuhi kawasan Speakers Corner di Singapura.

Menurut anggota Partai Solidaritas Nasional Singapura Ravi Philemon dalam demo itu, adalah hal yang masuk akal kalau jumlah warga asing yang menjadi warga negara Singapura di kisaran 900.000 hingga satu juta orang per sepuluh tahun.

Parameter

Menanggapi unjuk rasa itu, Perdana Menteri (PM) Singapura Lee Hsien Loong mengatakan kalau angka 6,9 juta adalah parameter, bukan target. Angka itu dibuat sebagai patokan untuk pembangunan infrastruktur di masa mendatang. "Pemerintah sekarang ingin memberikan jaminan kalau dua generasi rakyat Singapura mendatang tetap dalam kondisi sejahtera,"katanya.

PM Hsien Loong juga mengatakan kalau pemerintah mengkhawatirkan soal kecilnya pertumbuhan populasi di Singapura. Maka dari itu, program dimaksud digunakan untuk mengingatkan warga tentang pentingnya memperbanyak jumlah penduduk.

Program itu, kata PM Hsien Loong lebih lanjut bisa dimanfaatkan untuk mengontrol upah pekerja asing. "Program juga bisa dipakai untuk mengontrol jumlah pekerja asing di Singapura," demikian PM Lee Hsien Loong.