Dekrit Dicabut, Demo Berlanjut

Kairo, Kompas - Presiden Mesir Muhammad Mursi, Minggu (9/12) dini hari, membatalkan Dekrit Presiden 22 November lalu yang memberinya kekuasaan mutlak. Dekrit itulah yang menimbulkan krisis politik paling buruk sejak tumbangnya rezim Presiden Hosni Mubarak pada 11 Februari 2011.

Meski mencabut dekrit yang kontroversial tersebut, Mursi tetap bersikeras referendum atas rancangan konstitusi baru tetap digelar sesuai jadwal pada 15 Desember nanti.

Itu sebabnya para tokoh oposisi secara individu dan massa di Alun-alun Tahrir tetap menolak keputusan pencabutan dekrit itu dan melanjutkan demonstrasi. Mereka menganggap keputusan itu tak cukup dan terlambat.

”Saya sudah tak percaya lagi dengan janji Mursi yang tertera dalam dekrit barunya itu. Dia tak pernah menepati janjinya sebelum ini, siapa yang percaya sama dia sekarang?” kata Ashraf Muhammad (45), demonstran, di Tahrir.

”Semua sudah terlambat sekarang. Korban sudah telanjur berjatuhan di area istana presiden. Legitimasi Presiden Mursi sudah tak ada lagi,” kata Ibrahim, demonstran lain yang mengaku bekerja di perusahaan swasta. Demikian dilaporkan wartawan Kompas, Trias Kuncahyono dan Musthafa Abd Rahman, dari Kairo, Mesir.

Muhammad Salim Alawa, salah satu penasihat Mursi yang ikut dalam dialog antara presiden dan sejumlah kekuatan politik, Sabtu, mengatakan, referendum tetap akan digelar sesuai jadwal. Pasalnya, secara hukum, presiden tak bisa mengubah jadwal referendum lantaran pengaturan jadwal referendum konstitusi baru telah ditetapkan dalam deklarasi konstitusi sesuai hasil referendum 19 Maret 2011.

Sementara itu, koalisi oposisi Front Penyelamatan Nasional hingga Minggu malam belum mengeluarkan tanggapan resmi terhadap keputusan pencabutan dekrit presiden itu.

Beberapa jam sebelum pembatalan dekrit presiden itu, militer menyatakan tidak akan menoleransi terjadinya konflik horizontal antara kubu pro dan anti-Mursi. Militer menegaskan, jalur dialog merupakan cara terbaik untuk mencapai kesepakatan yang dapat memenuhi kepentingan rakyat.

Dekrit baru

Dekrit baru Mursi tersebut, selain membatalkan Dekrit Presiden 22 November, juga menegaskan bahwa mereka yang diduga sebagai pelaku pembunuhan para aktivis pro-revolusi tahun lalu akan diperiksa ulang jika ditemukan bukti baru.