Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Israel: Status Baru Palestina Bisa Pengaruhi Perdamaian

Kompas.com - 30/11/2012, 20:26 WIB

JERUSALEM, KOMPAS.com — Pemerintah Israel, Jumat (30/11/2012), mengatakan, peningkatan status Palestina di PBB merupakan "teater politik negatif" yang akan merusak perdamaian. Demikian juru bicara Pemerintah Israel, Mark Regev.

"Ini adalah teater politik yang negatif yang akan membawa kita semua keluar dari proses negosiasi. Langkah ini akan melukai perdamaian," kata Regev, seperti dikutip BBC.

Sebelumnya, 138 negara dalam Majelis Umum PBB, termasuk sebagian besar negara Uni Eropa, Rusia, China, India, dan Brasil mendukung keinginan Palestina menjadi negara pengamat non- anggota.

Sementara itu, Israel, Amerika Serikat, dan tujuh negara lain termasuk Kanada, Kepulauan Marshall, dan Panama menolak keinginan Palestina. Adapun 41 negara, antara lain, Inggris dan Jerman menyatakan abstain.

Negara-negara yang menolak perubahan status Palestina ini mengatakan, berdirinya negara Palestina hanya bisa dilakukan lewat negosiasi bilateral dengan Israel. Hal ini sama dengan proses terciptanya Otorita Pakistan hasil dari Perjanjian Damai Oslo 1993.

Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton mengatakan, hasil pemungutan suara di Majelis Umum PBB ini kontraproduktif dengan proses perdamaian yang diupayakan. Clinton menambahkan, hasil di PBB ini akan mengganjal proses perdamaian Palestina-Israel.

Konsekuensi baru

Di saat hasil bersejarah ini dianggap secara simbolis merupakan batu penjuru ambisi Palestina untuk menjadi negara definitif, dukungan untuk Palestina ini memiliki efek diplomatik praktis.

Dengan naiknya status 'kenegaraan' Palestina, besar kemungkinan Palestina akan diterima menjadi anggota di sejumlah organisasi internasional, salah satunya adalah Pengadilan Kriminal Internasional (ICC).

Jika Palestina menjadi anggota ICC,  organisasi ini memiliki yurisdiksi di negara tersebut. Dengan demikian, potensi Palestina akan menjatuhkan tudingan kejahatan perang terhadap Israel sangat besar.

"Kini semuanya menjadi permainan baru. Israel kini akan berurusan dengan satu anggota komunitas internasional, sebuah negara bernama Palestina," ujar salah seorang petinggi senior PLO, Hanan Asrawi.

"Kami kini memiliki akses ke sejumlah organisasi dan badan internasional. Kami akan memulainya sekarang," tutur Asrawi.

Tahun lalu, Presiden Palestina Mahmoud Abbas telah meminta Dewan Keamanan PBB mengakui Palestina sebagai negnara anggota. Namun, saat itu permintaan Palestina ini gugur karena veto AS.

Selama dua dekade terakhir ini, sejumlah perundingan antara Israel dan Palestina selalu menemui jalan buntu. Putaran terakhir perundingan terjadi pada tahun 2010.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com