Akhir Mandat Palestina dan Berdirinya Israel

KOMPAS.com — Aksi kekerasan yang terus terjadi di Palestina berujung pembentukan Komite Investigasi Anglo-Amerika pada 1946. Pembentukan komite ini diharapkan bisa menyelesaikan berbagai masalah, khususnya terkait imigrasi Yahudi ke Palestina.

Komite ini kemudian menyetujui rekomendasi AS terkait pemindahan segera 100.000 pengungsi Yahudi di Eropa ke Palestina. Komisi ini juga merekomendasikan tak ada negara Arab atau Yahudi di Palestina.

Namun, implementasi rekomendasi ini ternyata tak semudah yang dibayangkan. Bahkan, Presiden AS Harry S Truman membuat Partai Buruh Inggris berang karena dukungannya terhadap imigrasi 100.000 pengungsi Yahudi, tetapi menolak temuan komite lainnya. Kondisi inilah yang membuat Inggris mengumumkan niatnya menyerahkan Mandat Palestina ke tangan PBB.

Akibat niat Inggris ini, PBB membentuk Komite Khusus untuk Palestina (UNSCOP) pada 15 Mei 1947. UNSCOP yang terdiri dari 11 negara ini melakukan sidang dan kunjungan ke Palestina untuk melakukan investigasi. Pada 31 Agustus 1947, UNSCOP memaparkan laporannya.

Dalam salah satu bagian laporannya, UNSCOP merekomendasikan kepada Sidang Umum PBB sebuah skema pembagian wilayah Palestina dalam masa transisi selama dua tahun yang dimulai pada 1 September 1947.

Pembagian itu terdiri atas negara Arab merdeka (11.000 km persegi), negara Yahudi (15.000 km persegi). Sementara kota Jerusalem dan Betlehem akan berada di bawah kendali PBB.

Usulan ini tidak memuaskan kelompok Yahudi maupun Arab. Bangsa Yahudi kecewa karena kehilangan Jerusalem. Namun, kelompok Yahudi moderat menerima tawaran ini dan hanya kelompok-kelompok Yahudi radikal yang menolak. Sementara itu, kelompok Arab khawatir pembagian ini akan mengganggu hak-hak warga mayoritas Arab di Palestina.

Dalam pertemuan di Kairo, Mesir, pada November dan Desember 1947, Liga Arab mengeluarkan resolusi yang menyetujui solusi militer untuk mengakhiri masalah ini. Dalam kenyataannya, sejumlah negara Arab memiliki agenda tersendiri. Jordania ingin menguasai Tepi Barat, sementara Suriah menginginkan bagian utara Palestina, termasuk wilayah yang diperuntukkan bagi Yahudi dan Arab.

Berdirinya Israel

Lalu bagaimana dengan Inggris? Meski menerima usulan pembagian ini, Inggris enggan menerapkannya di lapangan karena jelas-jelas tidak diterima kedua pihak. Inggris juga enggan memerintah Palestina bersama PBB di masa transisi. Pada September 1947, Inggris mengumumkan kekuasaan mereka di Mandat Palestina akan berakhir pada 14 Mei 1948 tengah malam.

Sebagai respons pernyataan Inggris ini, Presiden AS Harry Truman mengajukan proposal baru yang membatalkan rencana pembagian Palestina. Dalam proposal itu, AS mengusulkan PBB langsung memerintah Palestina. Kekacauan tak terelakkan yang mengakibatkan korban jiwa berjatuhan di mana-mana. Hingga akhir Maret 1948, setidaknya 2.000 orang meninggal dunia dan 4.000 orang terluka.

Pada 14 Mei 1948, atau sehari sebelum Mandat Inggris di Palestina berakhir, Ketua Yishuv (Komunitas Yahudi di Palestina), David Ben Gurion, di hadapan 250 orang undangan di Museum Tel Aviv, mendeklarasikan berdirinya negara Israel.

Dalam deklarasi itu, Ben Gurion sama sekali tidak menyebutkan batas-batas negara Israel. Sejumlah catatan menyebut, para pendiri Israel sepakat tidak menyebutkan batas negara itu karena negara-negara Arab di sekitar Israel pasti tidak akan menyetujuinya.

Beberapa hari setelah deklarasi berdirinya negara Israel, sebanyak 700 orang Lebanon, 1.876 orang Suriah, 4.000 orang Irak, dan 2.800 orang Mesir menyerbu Palestina.

Sementara itu, sekitar 4.500 pasukan Transjordania  dipimpin 38 perwira Inggris yang mengundurkan diri dari kesatuannya menyerbu Jerusalem. Perang Arab-Israel pertama. (bersambung)

Baca juga:

1. Zionisme, Imigrasi, dan Negara Yahudi
2. Keruntuhan Ottoman dan Mandat Palestina
3. Konflik-konflik Awal di Mandat Palestina
4. Revolusi Arab dan Sejumlah Upaya Solusi
5. Holocaust dan Imigrasi Ilegal Bangsa Yahudi
6. Saat Inggris Menjadi Musuh Zionisme