KTT Iklim PBB Ke-18 Dibuka di Doha

DOHA, KOMPAS.com - Hampir 200 negara berkumpul di Doha, Qatar, Senin (26/11/2012), dalam putaran terbaru pembicaraan iklim yang disponsori PBB yang menyoroti upaya menurunkan emisi rumah kaca untuk mengatasi pemanasan global.

Konferensi iklim PBB ke-18 ini digelar di tengah berbagai peringatan ilmiah bahwa kondisi cuaca ekstrim seperti badai Sandy akan menjadi hal biasa jika mitigasi mengatasi perubahan iklim gagal.

"Ini adalah pertemuan bersejarah yang sangat penting, karena pertemuan ini menjadi titik tolak dalam negosiasi penanganan iklim," kata Presiden Konferensi, Abdulah al-Attiya.

"Kita harus bekerja sangat serius selama dua pekan ke depan, lebih fleksibel dan jangan hanya berkutat di masalah-masalah marjinal," tambah dia.

Sejumlah pakar dalam beberapa hari belakangan memperingatkan bahwa upaya mitigasi untuk mengurangi efek rumah kaca tidak cukup untuk membatasi pemanasan global pada level 2 derajat celcius.

Agenda utama pertemuan Doha ini adalah peluncuran perpanjangan periode komitmen  Protokol Kyoto, satu-satunya pakta yang diakui dunia untuk memerangi emisi.

Komitmen pertama Protokol Kyoto yang akan habis masa berlakunya pada 31 Desember mendatang, saat ini mengikat 40 negara kaya dan Uni Eropa. Berdasarkan Protokol Kyoto, negara-negara kaya ini harus menurunkan emisi gas buangnya rata-rata sebanyak lima persen dari level tahun 1990.

Amerika Serikat dan China, dua negara penghasil emisi terbesar dunia, tidak melakukan mitigasi pembatasan emisi di bawah protokol ini. Sementara itu, Uni Eropa, Australia dan beberapa negara lainnya mereka akan mengambil bagian dalam periode kedua Protokol Kyoto. Namun, Selandia Baru, Kanada, Jepang dan Rusia tidak akan bergabung dalam periode kedua protokol.

Di Doha, para delegasi nantinya harus menyusun rencana kerja global yang harus bisa diterapkan pada 2020. Para perunding, bersama para menteri selama empat hari ke depan, akan berupaya keras mewujudkan target emisi gas buang pra-2020 dan negara-negara kaya harus mempersiapkan dana untuk upaya mitigasi negara-negara berkembang.

"Perubahan iklim adalah masalah lingkungan terbesar saat ini. Kita harus bertindak segera," kata Menteri Hubungan Internasional Afrika Selatan, Maite Nkoana-Mashabane.

"Kita berutang kepada anak-anak kita, sebuah masa depan yang aman dari yang mereka alami saat ini," tambah dia.