Pemberontak Mali 'Beli Tentara Anak'

BAMAKO, KOMPAS.com - Kelompok bersenjata yang mengendalikan sebagian wilayah Mali meraup banyak uang dari tebusan penculikan dan perdagangan narkoba dan pada saat yang sama menerapkan hukum syariah, kata seorang pejabat senior PBB.

Mereka juga membeli tentara anak dengan membayar keluarga si anak sekitar Rp 5 juta, kata Ivan Simonovic setelah kunjungan pencarian fakta ke negara itu. Kelompok milisi Islam menguasai dua pertiga wilayah Mali sejak bulan Maret ketika kudeta militer menjerumuskan negara itu dalam kerusuhan panjang.

Simonovic mengatakan terjadi pelanggaran HAM berat di sana. Hak-hak perempuan dibatasi, kata Simonovic, asisten Sekjen PBB untuk HAM, dan menyebutkan ada banyak perempuan yang tidak menikah tetapi hamil atau memiliki anak.

Banyak perempuan dipaksa menikah oleh keluarganya setelah mereka 'dibeli' sekitar Rp 9 juta. Namun yang terjadi adalah perempuan-perempuan itu kemudian "dijual kembali ke rumah bordil atau dipaksa bekerja sebagai pelacur," kata Simonovic.

"Pelanggaran hak asasi manusia menjadi lebih sistematis," katanya pada para wartawan di markas PBB di New York. Ia menambahkan bahwa pemberontak Islam telah "menerapkan versi ekstrimis syariah."

Amputasi dan hukum cambuk

Misi mencari fakta tersebut juga menggali informasi dari orang-orang yang bepergian ke dan dari utara Mali, dimana pemberontak menerapkan hukuman yang sangat berat bagi pelaku kejahatan. Sejauh ini, kata dia, telah terjadi tiga hukuman mati di hadapan publik, delapan amputasi dan dua pencambukan.

Ada pula dugaan penyiksaan dan kondisi penjara yang tidak manusiawi di Mali selatan, wilayah yang dikuasai pemerintah.  Ia meminta aparat untuk menyelidiki kasus-kasus ini jika mereka berharap PBB membantu tentara Mali untuk merebut kembali wilayah utara.

Dewan Keamanan PBB tampak siap mendukung pasukan intervensi internasional ke negara itu, dengan persyaratan yang tepat, kata wartawan BBC Barbara Plett di PBB. Ia mengatakan 15 anggota dewan sangat khawatir mengetahui pemberontak yang terkait dengan Al Qaeda itu mengambil keuntungan dari anarki di utara Mali.