Suu Kyi Minta Sanksi atas Myanmar Diringankan

WASHINGTON, KOMPAS.com - Pemimpin oposisi Myanmar Aung San Suu Kyi dalam kunjungan ke AS mengatakan ia berharap sanksi atas Myanmar diringankan. Pernyataan itu disampaikan usai bertemu dengan Menteri Luar Negeri AS, Hillary Clinton.

Clinton juga memperingatkan pemerintah Myanmar agar tidak "mundur." Sanksi Barat atas Myanmar sudah diringankan sejak pemerintah baru mulai menerapkan reformasi politik dan sosial.

Dalam pidato di Institut Perdamaian AS di Washington, Aung San Suu Kyi mengatakan Myanmar telah menyingkirkan "halangan pertama", dan menambahkan bahwa sanksi harus lebih diringankan lagi sebagai bagian kemitraan dengan AS.

"Saya mendukung upaya untuk meringankan sanksi, karena saya yakin rakyat kami mulai dapat bertanggungjawab atas nasib mereka sendiri," kata dia. "Pada akhirnya, kami harus membangun demokrasi kami sendiri."

Memajukan reformasi

Aung San Suu Kyi yang dibebaskan dari tahanan rumah pada 2011 dan kini adalah anggota parlemen, tiba di AS pada hari Senin untuk kunjungan pertama ke negara itu dalam dua dekade.

Juli lalu, Presiden AS Barack Obama mengumumkan bahwa perusahaan-perusahaan AS kini akan diizinkan untuk "melakukan bisnis di Myanmar secara bertanggungjawab."

Presiden Myanmar Thein Sein mendesak negara-negara Barat untuk mencabut semua sanksi atas negaranya. Ia juga akan berada di AS pekan depan pasca kunjungan resmi ke China.

Sejak 2010, pemerintahan Thein Sein telah melihat transisi dari kekuasaan otoriter menjadi sistem yang lebih inklusif.

Uni Eropa, Australia dan negara-negara lain telah lebih dulu meringankan sanksi atas negara itu.

Sementara itu Clinton memperingatkan kemungkinan negara itu mengalami 'kemunduran' jika kepemimpinan militer tidak membawa reformasi baru. Ia juga mengatakan pemerintah dan oposisi Myanmar "perlu melanjutkan kerja sama untuk menyatukan negara, menyembuhkan luka-luka masa lalu dan memajukan reformasi."