Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Australia Tolak Papua Merdeka

Kompas.com - 03/09/2012, 10:45 WIB

SYDNEY, KOMPAS.com - Pemerintah Australia menegaskan, walau selama ini kerap bersikap kritis terhadap isu penegakan hak asasi manusia di Papua, Australia sama sekali tidak akan mendukung ide kemerdekaan Papua sebagai sebuah negara berdaulat terpisah dari Indonesia.

Penegasan itu disampaikan Menteri Luar Negeri Australia Bob Carr, Minggu (2/9/2012), di stasiun televisi Sky News. Carr menyebutkan, dukungan atas kemerdekaan Papua akan benar-benar menghancurkan hubungan Australia dengan Indonesia.

Carr juga mengaku, Papua tidak akan mampu berdiri sendiri sebagai negara merdeka, dan hanya akan kembali mempersulit posisi Australia, yang dipastikan akan terkena dampak apabila Papua merdeka.

”Opini masyarakat Australia mendukung kedaulatan Indonesia atas dua provinsi di Papua. Penolakan kami soal pemisahan Papua sepenuhnya didasari pragmatisme dan prinsip,” ujar Carr.

Penegasan Carr itu disampaikan tak lama setelah pernyataan sebelumnya yang meminta Pemerintah Indonesia menggelar penyelidikan atas insiden kematian aktivis Papua merdeka, Mako Tabuni, yang ditembak 14 Juni lalu. Menurut media Australia, Tabuni diduga ditembak Detasemen Khusus 88 Kepolisian RI.

Tekanan AS

Sehari sebelum kunjungan Menlu AS Hillary Clinton ke Jakarta, organisasi Human Rights Watch (HRW) mendesak Hillary agar menekan Indonesia soal semakin maraknya intoleransi beragama dan insiden kekerasan terhadap kelompok agama minoritas.

Selain itu, HRW juga mendesak Hillary untuk menekan Pemerintah Indonesia agar membebaskan para tahanan politik, yakni para aktivis prokemerdekaan Papua dan Maluku. Pihak HRW memperkirakan jumlah tahanan politik itu sekitar 100 orang.

Menurut rencana, Hillary tiba di Jakarta, Senin (3/9/2012) sore ini, untuk menemui Menlu RI Marty Natalegawa. Keesokan harinya, Hillary dijadwalkan bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Kunjungan Hillary ini menjadi bagian dari rangkaian lawatan 11 hari ke sejumlah negara di kawasan Asia Pasifik.

Menanggapi pernyataan HRW itu, Menlu Marty Natalegawa menyatakan, hubungan bilateral Indonesia-AS sudah sejak lama mencakup berbagai bentuk kerja sama yang komprehensif.

”Ya, yang namanya HRW memang begitu itu. Akan tetapi, perlu diingat, dengan atau tanpa mereka, kerja sama di bidang penegakan HAM dan demokratisasi sudah menjadi salah satu pilar utama kerja sama Indonesia-AS. Sifatnya positif dan benar-benar bekerja sama. Bukan lain dari itu,” ujar Marty. (AFP/DWA)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com