Kuba Tetap Masuk Daftar Hitam Teroris versi AS

WASHINGTON, KOMPAS.com - Amerika Serikat tetap memasukkan Kuba dalam daftar hitam negara yang diduga mendukung aksi terorisme selama 30 tahun berturut-turut, kata Departemen Luar Negeri dalam laporan tahunan, Selasa (31/7/2012).

Kuba sangat mengecam tindakan tersebut dan menyebutnya sebagai upaya lain  AS untuk membenarkan embargo perdagangan yang sudah diberlakukan selama 50 tahun terhadap negara pulau yang dikuasai oleh komunis itu.

"Kementerian Luar Negeri Kuba tegas menolak hal tersebut karena isu terorisme yang sangat sensitif itu digunakan untuk segelintir kepentingan dan tujuan politik dan (Kuba) menuntut pemerintah Amerika Serikat untuk berhenti berbohong," kata pemerintah Havana dalam sebuah pernyataan.

Kuba yang dikuasai rezim partai komunis adalah satu dari empat negara yang terus masuk dalam daftar hitam Amerika Serikat selain Iran, Sudan, dan Suriah. Yang membedakan adalah Kuba dikenai sanksi pembekuan perdagangan, termasuk pemblokiran penerimaan bantuan dari AS.

Laporan itu menuduh Kuba menyembunyikan anggota kelompok bersenjata ilegal, termasuk kelompok separatis Basque, ETA, dan militan sayap kiri Kolombia, FARC, serta buronan yang dicari oleh pengadilan AS.  AS menetapkan baik FARC ataupun ETA sebagai kelompok teroris.

Selain itu, AS menemukan "kelemahan" dalam upaya Kuba untuk mengikuti standar internasional dalam memerangi pencucian uang dan pembiayaan kelompok teroris.

Namun, tidak ada bukti bahwa Kuba memberikan senjata atau latihan paramiliter kepada militan, dan laporan pers mengindikasikan rezim Castro mencoba untuk menjauhkan diri dari kelompok separatis Basque yang tinggal di sana, kata departemen itu.

Havana terus menolak tuduhan yang melibatkan anggota FARC dan ETA yang dialamatkan oleh Washington dalam laporan tahunannya.

Dari dalam negeri AS ada sejumlah seruan agar negara itu mencabut Kuba dari daftar hitam negara pendukung teroris. Pihak-pihak itu berpendapat, tidak ada kriteria objektif untuk memutuskan suatu negara dimasukkan atau tidak dimasukkan ke daftar tersebut. Mereka menambahkan, daftar hitam itu gagal mengakui kemajuan yang telah dicapai Kuba dan tidak produktif bagi upaya meningkatkan hubungan kedua negara bertetangga itu.

Dalam laporan itu, AS menyatakan Iran "mencoba memperluas aktivitasnya di wilayah Barat" dan menambahkan bahwa "perwujudan paling mengganggu" dari upaya itu adalah rencana menggunakan satu kartel narkoba Meksiko untuk membunuh duta besar Arab Saudi untuk AS.

Laporan Deplu AS itu juga menyebut pemerintah Presiden Venezuela Hugo Chavez mempertahankan "kerja sama ekonomi, keuangan, dan diplomatik dengan Iran".

Permusuhan yang terus berkembang antara Washington dengan Caracas pada 2010 membuat kedua negara saling menarik duta besar masing-masing.

Namun laporan itu memuji Meksiko karena mempertahankan "kewaspadaan terhadap ancaman terorisme domestik dan internasional," termasuk bekerja sama pada operasi yang menggagalkan rencana pembunuhan duta besar Arab Saudi.