Ketua DPR: Indonesia Harus Tegur Myanmar

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Marzuli Ali mengutuk keras pembantaian muslim Rohingya oleh Junta Militer Myanmar.

Terkait hal itu, Marzuki mendesak Pemerintah Indonesia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) proaktif menangani pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Myanmar tersebut.

"Oleh sebab itu, Indonesia yang menjunjung tinggi HAM dan juga ketua ASEAN harus proaktif untuk memberikan teguran keras pada Myanmar dan mendesak negara itu untuk menghormati HAM," ungkapnya kepada wartawan, Selasa (24/7/2012).

Menurutnya, kejadian tersebut merupakan tragedi kemanusiaan yang sangat memprihatinkan. Dia menganggap pembantaian muslim di Myanmar sebagai pelanggaran HAM berat dan kejahatan kemanusiaan. "Itu sudah termasuk secara spesifik mengarah kepada genosida atau pemusnahan etnis," tegasnya.

Marzuki menegaskan, PBB juga harus proaktif dalam merespons kasus Rohingya ini, baik dari sisi kemanusiaan maupun politis. "Dari sisi kemanusiaan, yang harus diantisipasi adalah masalah pengungsi. Sedangkan secara politik, PBB harus mendesak Myanmar agar menghormati HAM, karena bagaimanapun pembantaian dan pengusiran suku Rohingya merupakan perilaku negara yang tidak beradab," ungkapnya.

Di kesempatan lain, Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung mengatakan, diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia acap kali terlambat dan menunjukkan ketidaktegasan negara muslim terbesar ini. "Diplomasi internasional kita sering kali terlambat, menunjukkan Indonesia tidak pernah tegas," ungkapnya di Jakarta.