Rusia Tetap Tolak Sanksi untuk Suriah

NEW YORK, KOMPAS.com - Sikap Rusia dalam konflik Suriah tidak berubah. Negara itu tetap akan menentang resolusi baru PBB yang menyatakan tindakan militer dapat dilakukan terhadap Suriah, Kamis (13/7/2012).

Pendirian Rusia itu sekali lagi memanaskan konfrontasi antara pemerintah Presiden Vladimir Putin dengan negara-negara Barat tentang cara mengakhiri konflik yang terus meningkat di negara Timur Tengah itu.

Rusia dan Inggris sama-sama mengeluarkan pernyataan untuk resolusi Dewan Keamanan PBB mengenai masa depan tim pemantau PBB di Suriah, yang masa tugasnya berakhir pada 20 Juli mendatang serta kegagalan rencana perdamaian utusan khusus PBB, Kofi Annan.

PBB mengirim tim yang terdiri dari 300 orang tak bersenjata ke Suriah untuk memantau diakhirinya kekerasan dan mengawasi pelaksanaan rencana perdamaian Annan. Namun tim ini terpaksa ditarik dari wilayah-wilayah penting karena pertempuran yang meningkat.

Rancangan resolusi Inggris, yang didukung negara-negara Barat lainnya, mengancam akan menjatuhkan sanksi non-militer, jika pemerintah Presiden Bashar al-Assad tidak menarik militer dan persenjataan beratnya dari wilayah permukiman dalam 10 hari. Rancangan itu juga merupakan salah satu poin dalam rencana perdamaian Annan.

Usulan resolusi itu akan berada di bawah Pasal VII Piagam PBB, tentang tindakan yang bisa diambil PBB dalam menghadapi ancaman terhadap perdamaian dan konflik serta bisa dilakukan secara militer.

Dubes Rusia di PBB Alexander Pankin mengatakan, Kamis (12/7/2012), pihaknya menentang penggunaan militer terhadap Suriah.

"Kami tegas menentang Pasal 7 (Piagam PBB). "Segala sesuatu bisa dibicarakan, tapi kami tidak bernegosiasi tentang hal ini," tegasnya.

Rusia dan China, sekutu terdekat Assad dan anggota DK yang memiliki hak veto, berulang kali memblokade upaya PBB dan negara-negara Eropa bahkan untuk melontarkan ancaman "konsekuensi", bahasa diplomatik untuk kata "sanksi".

Rancangan resolusi Rusia sendiri menyerukan "penerapan segera" rencana perdamaian Annan dan pedoman bagi transisi politik yang telah disepakati di Jenewa bulan lalu. Rancangan Rusia itu tidak menyebut sanksi, tapi mengatakan Dewan Keamanan bisa mengevaluasi penerapan itu dan "mempertimbangkan langkah yang diperlukan."

Dubes Perancis di PBB Gerad Araud berpendapat, masalah dengan proposal Rusia itu adalah "tidak punya gigi."

Para dubes Barat menekankan pada penjelasan Annan pada DK PBB Rabu lalu, yakni DK harus mendesak implementasi dua resolusi terhadap Suriah sebelumnya dan "menyampaikan pesan pada semua pihak bahwa akan ada konsekuensi untuk ketidakpatuhan."

Dalam draft Rusia itu diusulkan perpanjangan waktu tiga bulan untuk misi pemantau PBB di Suriah, tapi mereka lebih memusatkan aktivitas untuk mengupayakan solusi politik bagi konflik itu.

Sementara itu, rancangan Inggris hanya mengusulkan perpanjangan masa tugas hingga 45 hari dan mengubah fokus untuk meningkatkan dukungan bagi dialog antara pemerintah dengan oposisi serta mendorong perundingan politik dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Para dubes dari lima anggota tetap DK PBB - Amerika Serikat, Rusia, China, Inggris dan Perancis - bertemu pada Kamis pagi untuk membicarakan rancangan-rancangan tersebut. Para pakar dari 15 negara anggota DK kemudian bertemu dalam sebuah diskusi tertutup menyusul pertemuan 15 dubes mereka pada Kamis sore.

Dubes Jerman Peter Wittig mengatakan usai pertemuan itu, "Diskusi kami berjalan lancar, tentang , dan fokus. Namun masih ada kesenjangan - yakni mengenai Pasal 7. Jadi kami akan merundingkannya lagi dalam semangat yang konstruktif."