TUNIS, KOMPAS.com — Presiden Tunisia Moncef Marzouki mengatakan, ekstradisi mantan Perdana Menteri Libya, Al-Baghdadi Al-Mahmoudi, dari negerinya adalah langkah "ilegal".
Kantor Kepresidenan Tunisia dalam pernyataan resminya menyebutkan, keputusan mengekstradisi Al-Mahmoudi (70) diambil tanpa konsultasi dan persetujuan presiden.
Selain itu, keputusan mengekstradiri Al-Mahmoudi dikhawatirkan akan memengaruhi kebijakan luar negeri yang di luar kendali Presiden Tunisia. "Ekstradisi itu mengancam citra Tunisia di mata dunia internasional. Tunisia terlihat seperti sebuah negara yang tidak menghargai prinsip sistem pengadilan yang adil," lanjut pernyataan kantor Kepresidenan Tunisia.
Sejumlah organisasi hak asasi manusia meminta Pemerintah Tunisia tidak mengekstradisi Al-Mahmoudi karena dikhawatirkan akan mendapatkan perlakuan buruk di Libya.
Awal tahun ini, Presiden Marzouki berjanji untuk menyerahkan Al-Mahmoudi asalkan Libya memberi jaminan sidang yang adil. Namun, pada Mei lalu, Presiden Marzouki menyatakan, pada dasarnya Pemerintah Tunisia menentang opsi ekstradisi.
Pernyataan berbeda
Tetapi, sebuah pernyataan berbeda muncul dari Pemerintah Tunisia yang menyatakan bahwa keputusan ekstradisi seseorang tak memerlukan persetujuan presiden. Pernyataan itu mengatakan, keputusan ekstradisi dilakukan setelah laporan delegasi Tunisia di Libya yang melaporkan Libya telah memenuhi syarat proses peradilan yang adil.
Al-Baghdadi al-Mahmoudi melarikan diri ke Tunisia saat perlawanan terhadap mantan pemimpin Libya Kolonel Moammar Khadafy memuncak tahun lalu. Al-Mahmoudi menjadi perdana menteri sejak 2006 dan melarikan diri ketika pasukan pendukung Khadafy tidak bisa mempertahankan Tripoli.
Pemerintah Tunisia kemudian menahan Al-Mahmoudi karena memasuki negeri itu secara ilegal dan dijatuhi hukuman penjara enam bulan.
Meski akhirnya hukuman ini dibatalkan, Al-Mahmoudi tetap ditahan menyusul permohonan ekstradisi dari Pemerintah Libya.
Kuasa hukum Al-Mahmoudi mengkhawatirkan keselamatan kliennya karena dia memiliki banyak pengetahuan soal rahasia pemerintahan Khadafy.
