Minggu, 23 November 2014

News / Internasional

Politik AS Memanas

Jumat, 22 Juni 2012 | 08:12 WIB

WASHINGTON DC, KOMPAS.com - Situasi politik di Amerika Serikat memanas setelah Kongres yang dikuasai Partai Republik menuduh Jaksa Agung AS Eric Holder telah menghina Kongres dengan menolak menyerahkan sebuah dokumen penting dalam penyelidikan yang sedang berlangsung.

Komite Pengawasan dan Reformasi Pemerintah DPR AS, Rabu (20/6), menggelar pemungutan suara untuk mengajukan Holder dalam kasus penghinaan Kongres. Para anggota komite tersebut terpecah dua sesuai asal partainya, dengan kemenangan berada di pihak Partai Republik yang memiliki 23 suara. Sementara Partai Demokrat hanya memiliki 17 suara.

Ketua DPR AS John Boehner dan Ketua Mayoritas DPR AS Eric Cantor menyatakan masalah tersebut akan dibawa ke sidang paripurna DPR AS minggu depan. Pada sidang itu para anggota DPR AS akan menentukan apakah Holder benar-benar terbukti menghina Kongres.

Associated Press mengabarkan, tidak jelas apa dampak keputusan DPR AS tersebut nantinya terhadap Holder. Sementara kantor berita Agence France-Presse (AFP), yang mengutip NBC News, menyebutkan, jika Holder diputuskan menghina, Kejaksaan AS akan membentuk tim juri untuk memanggil saksi-saksi guna menentukan apakah Holder akan dituntut secara hukum atau tidak.

Langkah para politisi Partai Republik tersebut langsung memicu eskalasi politik di AS yang sudah panas menjelang pemilihan presiden November mendatang.

Segera setelah Komite Pengawasan dan Reformasi Pemerintah DPR AS meloloskan kasus itu melalui pemungutan suara, Presiden AS Barack Obama langsung bereaksi dengan mengeluarkan perintah eksekutif istimewa agar dokumen yang diminta Kongres dari Holder tidak diberikan. Ini adalah wewenang istimewa eksekutif (executive privilege) pertama yang digunakan Obama selama menjabat sebagai presiden AS.

Keputusan Obama tersebut langsung mengangkat masalah— yang bersumber dari kasus kegagalan operasi aparat penegak hukum AS—itu menjadi medan perang baru di antara dua kekuatan politik utama di AS. Partai Demokrat menuduh rival politiknya dari Partai Republik sengaja memolitisasi kasus tersebut untuk mengganggu citra Obama menjelang pilpres.

Sementara para anggota Kongres dari Partai Republik balik menuduh Obama berusaha menutup-nutupi sesuatu di balik kegagalan Operasi ”Fast and Furious” yang digelar Biro Alkohol, Tembakau, Senjata Api, dan Bahan Peledak AS (ATF) dua tahun lalu.

Tak berdasar

Holder sendiri—sedang berada di Kopenhagen, Denmark, untuk bertemu dengan para pejabat Uni Eropa—Kamis (21/6), menyebut langkah DPR AS itu ”tak berdasar, tak perlu, dan tidak pernah terjadi sebelumnya”.

Semua masalah ini bermula saat ATF—lembaga penegak hukum AS yang antara lain bertugas memberantas perdagangan senjata api ilegal—menggelar operasi untuk melacak gembong pembeli senjata ilegal dari AS.

Operasi itu dijuluki Operasi ”Fast and Furious” karena para pelaku perdagangan senjata ilegal itu berkedok sebagai pembalap mobil jalanan, seperti di film The Fast and The Furious (2001).

Dalam operasi tersebut, para agen ATF sengaja membiarkan para tersangka pedagang senjata api ilegal membawa senjata api dalam jumlah banyak melintasi perbatasan ke Meksiko. Tujuannya, mereka ingin melacak jalur distribusi senjata ilegal itu dan siapa gembong penjahat yang memerintahkan pembelian senjata-senjata tersebut.

Namun, operasi tersebut menjadi kacau setelah ATF kehilangan jejak. Situasi semakin runyam setelah dua dari senjata-senjata ilegal itu ditemukan di dekat lokasi terbunuhnya petugas penjaga perbatasan AS-Meksiko, Brian Terry, akhir 2010.

Insiden itu membuat seluruh operasi dihentikan, dan DPR AS mulai menggelar penyelidikan. (AP/AFP/Reuters/DHF)


Editor : Egidius Patnistik
Sumber: