Hillary juga minta Pemerintah Myanmar segera menggelar investigasi. ”Pemerintah kami sangat prihatin dengan situasi ini,” ujar Hillary.
Maja Kocijanic, juru bicara Ketua Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Catherine Ashton, mengatakan yakin aparat keamanan Myanmar mampu mengatasi kekerasan itu dengan tepat.
Keprihatinan dunia muncul dengan meluasnya konflik antara mayoritas penganut Buddha dan warga minoritas Muslim. Kebanyakan warga Muslim di Rakhine berasal dari etnis Rohingya, yang oleh Pemerintah Myanmar tidak dianggap menjadi warga negara. Masyarakat negeri itu pun punya sentimen tinggi kepada mereka.
PBB menyebut etnis ini sebagai kelompok minoritas paling teraniaya di dunia. Status mereka di Myanmar dianggap sebagai pengungsi, bukan warga etnis.
Sementara itu, aparat keamanan menyebut korban tewas hingga Selasa menjadi 25 orang, melonjak dari tujuh orang tewas yang diumumkan sebelumnya. ”Sekitar 25 orang terbunuh sepanjang kerusuhan, dan 41 orang luka-luka,” ujar seorang petugas.
Petugas itu tidak merinci latar belakang korban yang tewas. Ratusan rumah penduduk, penginapan, dan tempat ibadah dilaporkan juga hangus terbakar.
Sejumlah kalangan khawatir jumlah korban tewas jauh lebih besar. Organisasi hak asasi manusia (HAM) sekaligus kelompok advokasi warga Rohingya, Arakan Project, menyebut korban tewas mencapai puluhan. Namun, belum ada pihak yang bisa mengonfirmasi jumlah korban.
Dari Banglades dilaporkan, polisi setempat membenarkan seorang pria Muslim Rohingya tewas saat menjalani perawatan atas luka tembaknya.
”Namanya Kala Hossain, usia 50 tahun, tertembak di bagian perut, dan meninggal di Rumah Sakit Chittagong Medical College. Sebelum tewas dia cerita ditembak aparat keamanan Myanmar seusai shalat di masjid di kota Maungdaw,” ujar inspektur polisi Nasir Uddin.
RS itu masih merawat dua warga Rohingya lain yang juga tertembak. Mereka masuk ke RS itu sejak Minggu, setelah berhasil melarikan diri ke Banglades.
Phil Robertson, Wakil Direktur Divisi Asia Human Rights Watch, mempertanyakan sikap PBB yang justru menarik 40 pekerjanya, terutama orang asing, dari kota Maungdaw. Kota itu adalah basis warga Rohingya, tempat terjadi kerusuhan.
”Kenapa komunitas internasional justru menarik diri. Seharusnya pemantau asing dikerahkan ke sana,” ujar Robertson. HRW menilai penempatan aparat militer untuk menangani
