Indonesia Tak Usir Diplomat Suriah

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Indonesia tak meniru langkah sejumlah negara di Asia, Eropa, dan Australia yang mengusir diplomat Suriah menyusul aksi kekerasan yang menewaskan sekitar 100 warga sipil di Houla, Suriah.

"Tidak ada rencana untuk mengusir siapa pun juga. Karena justru menurut hemat kami, pada saat ini, ketika situasi semakin memburuk dan memprihatinkan, justru kita perlu menjalin komunikasi. Ini untuk menyampaikan keprihatinan-keprihatinan kita," kata Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa di Jakarta, Kamis (31/5/2012).

Namun, Marty mengatakan, Kementerian Luar Negeri telah memanggil Kepala Perwakilan Suriah di Jakarta untuk menyampaikan pandangan Indonesia tentang situasi di Suriah.

Sebelumnya, tujuh pemerintah Barat mengusir para diplomat Suriah dalam satu tindakan terkoordinasi terhadap pemerintah Presiden Bashar al-Assad.

Menlu Perancis Laurent Fabius menyebut Bashar seorang pembunuh dan Menlu Australia Bob Carr mengatakan, mereka yang bertanggung jawab atas pembunuhan di kota Houla harus dihukum.

"Bashar al-Assad adalah pembunuh rakyatnya. Ia harus mundur. Makin cepat makin baik," kata Fabius dalam satu wawancara dengan surat kabar Le Monde.

Australia, Inggris, Kanada, Perancis, Jerman, Italia, dan Spanyol mengumumkan pengusiran itu setelah saling melakukan konsultasi mengenai yang mereka sebut tingkat aksi kekerasan yang tidak dapat diterima.

Tindakan itu merupakan tahap baru dalam usaha internasional untuk menghentikan tindakan keras terhadap pemberontakan 14 bulan terhadap Bashar dan memaksa dia untuk mundur.

Bencana terbaru adalah pembunuhan termasuk wanita dan anak-anak di Houla, Jumat, kendatipun masyarakat internasional semakin frustrasi atas kegagalan rencana perdamaian yang ditengahi PBB untuk menghentikan pertumpahan darah di Suriah.

Menlu Inggris William Hague mengatakan, pengusiran-pengusiran itu bertujuan untuk menyatakan kepada Bashar dan elite Suriah lainnya bahwa waktunya telah habis bagi mereka untuk memenuhi rencana perdamaian itu.

"Dunia, masyarakat internasional, ngeri atas aksi kekerasan yang terus terjadi oleh pemerintah, pembunuhan begitu banyak orang yang tidak bersalah, terakhir di Houla," kata Hague.