Sabtu, 25 Oktober 2014

News / Internasional

Sipil

Pemerintah Militer Fiji Janjikan Pemilu Demokratis

Selasa, 1 Mei 2012 | 17:08 WIB

KOMPAS.com — Para pemimpin kawasan Pasifik berhasil mendesak pemerintah militer Fiji untuk mengembalikan negara tersebut ke pemerintah sipil. Salah satu buktinya, pada 2014, pemerintah militer menjanjikan adanya pemilihan umum parlemen secara demokratis.

Menurut warta Xinhua pada Selasa (1/5/2012), Menteri Luar Negeri Selandia Baru Murray McCully mengeluarkan pernyataan Forum Grup Kontak Antarmenteri Kepulauan Pasifik (MCG), termasuk dalam kunjungannya selama dua hari ke Fiji. MCG, yang kini diketuai Selandia Baru, beranggotakan menteri-menteri dari Australia, Papua Niugini, Samoa, Tuvalu, dan Vanuatu. 
 
McCully mengatakan, pemilu tersebut terwujud pada Mei 2014. Selama menuju masa itu, akan diadakan berbagai persiapan. "MCG juga mendapat jaminan kalau pemilu akan berlangsung bebas dan jujur. Tidak ada kursi parlemen untuk militer," tegasnya.

Negara-negara kawasan Pasifik memang menerapkan sanksi kepada Fiji pascakudeta militer pada 2006. Salah satunya adalah larangan berkunjung ke negara tersebut. Adapun Perdana Menteri Fiji saat ini adalah Commodore Voreqe Bainimarama.

Penulis: Josephus Primus
Editor : Josephus Primus