Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Aung San Suu Kyi Akhirnya Mau Disumpah

Kompas.com - 30/04/2012, 13:47 WIB

YANGON, KOMPAS.com — Pemimpin oposisi Myanmar, Aung San Suu Kyi, Senin (30/4/2012), mengatakan, dia akan dilantik di parlemen "sesegera mungkin".

Sebelumnya, Suu Kyi dan para anggota parlemen terpilih dari partainya, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), menolak dilantik karena pemilihan kata dalam sumpah jabatan.

Berbicara di markas NLD di Yangon, penerima Hadiah Nobel Perdamaian itu menyatakan, dia bersedia dilantik dengan sumpah yang menggunakan kata "melindungi" konstitusi.

Pernyataan itu sekaligus mengungkapkan berakhirnya perselisihan terkait pemilihan kata "menjaga" konstitusi dalam teks sumpah. Sementara Suu Kyi dan NLD menginginkan kata itu diganti dengan "menghormati" konstitusi buatan junta militer itu.

"Kami akan secepat mungkin hadir di parlemen," tegasnya.

"Beberapa orang mungkin bertanya, mengingat kami tidak menerima kata 'melindungi' pada awalnya, mengapa kami menerimanya sekarang," kata ikon demokrasi Myanmar itu.

"Alasan kami menerimanya adalah, pertama, itu keinginan rakyat. Rakyat memilih kami karena mereka ingin melihat kami duduk di parlemen," katanya.

Dalam konstitusi buatan junta militer itu disebutkan bahwa 25 persen kursi parlemen diberikan untuk anggota militer tanpa melalui pemilihan umum. Partai Suu Kyi tetap beranggapan hal itu tidak demokratis.

Konstitusi itu juga melarang warga Myanmar menjadi presiden jika dia memiliki kerabat yang warga negara asing. Dengan pasal itu saja, Suu Kyi tidak mungkin menduduki kursi kepresidenan Myanmar karena dia menikahi warga negara Inggris, Michael Aris, yang meninggal pada 1999, dan dua anak mereka lahir di luar negeri dan tidak tinggal di Myanmar.

Sejak menjabat presiden setahun lalu, Thein Sein telah membaca mengawal gelombang reformasi politik. Para analis berpendapat, pemerintahannya memerlukan oposisi di parlemen untuk mendapat pengakuan internasional.

Hasil pemilu sela, di mana oposisi memenangi hampir semua dari 45 kursi yang diperebutkan, dianggap sebagai langkah besar Myanmar menuju rekonsiliasi setelah puluhan tahun berada dalam kekuasaan militer.

Berhasil membujuk partai Suu Kyi untuk berpartisipasi dalam politik setelah memboikot pemilu 2010 merupakan titik balik dalam upaya pemerintah demi dicabutnya sanksi ekonomi Barat yang diberlakukan semasa junta militer.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com