Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pramono: Pemerintah Tergagap-gagap Tangani TKI

Kompas.com - 25/04/2012, 13:04 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Pramono Anung menilai, kasus penembakan tiga tenaga kerja asal Indonesia oleh polisi Diraja Malaysia membuktikan bahwa pemerintah Indonesia lamban menangani kasus yang menjerat TKI. Pemerintah baru mengambil langkah ketika diributkan masyarakat.

"Ini semakin menunjukan bahwa penanganan pemerintah soal TKI tergagap-gagap, lambat, dan baru terjadi hiruk pikuk ketika peristiwa sudah terjadi," kata Pramono di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (24/4/2012).

Pramono dimintai tanggapan tewasnya tiga TKI asal Pancor Kopong, Pringgasela Selatan, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Mereka yakni Herman, Abdul Kadir Jaelani, dan Mad Noon. Pihak Malaysia menyebut mereka ditembak lantaran melakukan penyerangan saat akan ditangkap.

Pramono mengatakan, pemerintah harus memberikan perlindungan dan bantuan kepada seluruh TKI. Apalagi ketiga TKI yang tewas itu berangkat melalui jalur resmi. "Jangan ketika terkait devisa ditekan, tapi terkait perlindungan hukum tak ada dari negara," kata dia.

Politisi PDI Perjuangan itu mendukung dilakukan otopsi ulang terhadap ketiga jenazah untuk memastikan benar atau tidaknya dugaan adanya organ tubuh yang hilang. Menurut dia, optopsi ulang seharusnya dilakukan pada seluruh jenazah TKI yang tewas di negara lain.

Pramono menilai ada ketidakadilan yang dilakukan pemerintah Malaysia. Pasalnya, kata dia, Indonesia sudah meratifikasi semua konvensi Persatuan Bangsa-Bangsa terkait perburuhan. "Tapi Malaysia belum. Ini tidak adil," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

    TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

    Nasional
    Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

    Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

    Nasional
    Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

    Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

    Nasional
    Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

    Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

    Nasional
    Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

    Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

    Nasional
    Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

    Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

    Nasional
    Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

    Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

    Nasional
    Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

    Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

    Nasional
    Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

    Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

    Nasional
    Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

    Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

    Nasional
    Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

    Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

    Nasional
    Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

    Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

    Nasional
    Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

    Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

    [POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

    Nasional
    Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

    Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com