Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kasus 3 TKI di Malaysia Serius dan Fatal

Kompas.com - 24/04/2012, 22:46 WIB

KUALA LUMPUR, KOMPAS.com - Kasus tewasnya tiga orang tenaga kerja Indonesia (TKI) yang ditembak Polisi Diraja Malaysia dinilai sebagai kejadian sangat serius dan fatal.

Pemerintah Malaysia tidak bisa menganggap kematian tersebut sebagai kejadian biasa saja dan memulangkan begitu saja jenazah tersebut ke Indonesia.

"Kita tidak ingin masalah ini didiamkan saja oleh pihak Malaysia," kata Ketua BP KNPI di Malaysia, Sagir Alva di Kuala Lumpur, Selasa (24/4/2012) saat menanggapi kasus tewasnya tiga TKI asal Nusa Tenggara Barat itu.

Dia juga berharap Pemerintah Indonesia melalui pihak-pihak terkait seperti KBRI, Kemenlu, BNP2TKI, dan Depnaker untuk meminta pihak Malaysia agar menyelidiki masalah ini secara khusus.

Sudah seharusnya pemerintah melakukan tindakan cepat seperti mengotopsi ulang jenazah tersebut dengan disaksikan wakil dari pemerintah Indonesia, bukan hanya Malaysia.

Kalau perlu, Pemerintah Indonesia dapat menunda kembali pengiriman TKI ke Malaysia dan juga membawa kasus ini ke pihak Mahkamah Internasional selagi pihak Kerajaan Malaysia tidak menanggapi dan menyelidiki kasus ini secara serius.

Dugaan Perdagangan Organ

Otopsi ulang akan membuktikan ada tidaknya dugaan  pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mengambil kesempatan melakukan pengambilan organ.

Hal ini perlu dilakukan oleh pihak pemerintah Indonesia, karena ini menyangkut keamanan masyarakat Indonesia di Malaysia. Jika tidak, ke depan akan banyak kasus-kasus serupa yang terjadi pada masyarakat Indonesia di Malaysia.

Pemerintah Indonesia harus menekan pihak Kerajaan Malaysia untuk mengambil tindakan hukum kepada pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini, termasuk pihak PDRM dan rumah sakit yang mungkin terlibat.

Atase Polisi KBRI KL Kombes Beni Iskandar mengatakan dugaan pencurian organ tubuh tenaga kerja Indonesia memang masih harus dibuktikan.

"Saya tidak bisa bantah. Kalau setelah dibuktikan ternyata benar, makanya itu harus dibuktikan," kata Beni usai rapat koordinasi Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Batam.

Sementara itu, mengenai kronologis kejadian, ia mengatakan tiga TKI asal Lombok Nusa Tenggara Barat diduga merampok. Sesuai dengan cara kerja PDRM, ketiganya ditembak.

Namun, laporan penembakan tiga TKI itu terlambat sampai di KBRI. "Kami terima laporan, agak terlambat seminggu," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

    Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

    Nasional
    Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

    Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

    Nasional
    Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

    Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

    Nasional
    Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

    Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

    Nasional
    MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

    MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

    Nasional
    Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

    Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

    Nasional
    Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

    Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

    Nasional
    Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

    Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

    Nasional
    Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

    Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

    Nasional
    Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Nasional
    Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

    Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

    Nasional
    JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

    JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

    Nasional
    Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

    Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

    Nasional
    Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

    Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

    Nasional
    Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

    Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com