Uni Eropa Jatuhkan Sanksi Baru

Luksemburg, Senin - Uni Eropa menjatuhkan sanksi baru untuk Suriah, Senin (23/4), karena kekerasan tak juga berakhir meski kedua pihak yang bertikai menyepakati gencatan senjata selama 10 hari. Sanksi ke-14 UE itu berupa larangan ekspor barang mewah dan penjualan peralatan yang dapat digunakan untuk menekan kelompok antipemerintah.

”Sanksi ini ditetapkan dan berlaku segera terhadap Suriah,” ujar seorang diplomat kepada kantor berita Agence France-Presse. Hal itu disampaikan setelah pertemuan duta besar negara anggota UE mengajukan sanksi untuk disetujui dalam pertemuan menteri luar negeri UE di Luksemburg.

Barang mewah yang dilarang untuk diekspor ke Suriah belum didefinisikan. Namun, langkah ini secara simbolis dilakukan untuk menghalangi gaya hidup Presiden Bashar al-Assad dan istrinya, Asma, yang lahir di Inggris dan dikenal gemar mengoleksi barang-barang mewah.

”Pasangan Assad, beserta orang-orang dekatnya dan pemimpin Suriah lain, harus disadarkan bahwa kejadian di Suriah saat ini akan berpengaruh pada kehidupan personal mereka,” ujar diplomat tersebut.

UE juga memperluas larangan penjualan peralatan yang memiliki fungsi ganda, yang bisa digunakan untuk menekan kelompok antipemerintah.

Keputusan UE ini langsung mengundang kecaman Rusia, sekutu terdekat Suriah. ”Posisi kami terhadap sanksi itu sudah jelas. Kami menganggap keputusan mereka tidak dapat diterima, dilihat dari kacamata hukum internasional,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Alexander Lukashevich.

Bulan lalu, Uni Eropa memperketat tekanan pada keluarga Assad. Dalam sanksi ke-13 itu, Uni Eropa melarang istri, ibu, dan saudara perempuan Assad bepergian ke Eropa, dan membekukan aset mereka. Mereka termasuk dalam daftar 12 orang dan dua perusahaan minyak yang ditambahkan dalam larangan bepergian dan pembekuan aset, yang totalnya kini berlaku kepada 126 orang dan 41 perusahaan.

Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan, lebih dari 9.000 warga Suriah terbunuh sejak protes prodemokrasi dimulai, Maret 2011. Kelompok pemantau hak asasi manusia menyebut jumlah korban tewas lebih besar, mencapai 11.000 orang.

Sementara itu, tim pemantau gencatan senjata PBB mulai bekerja, Senin. Neeraj Singh, juru bicara tim beranggotakan delapan orang itu, mengatakan, mereka mengunjungi wilayah sekitar Damaskus untuk memastikan gencatan senjata yang berlaku sejak 12 April itu berjalan.

Singh mengatakan, dua orang pemantau akan bergabung Senin malam. Sebanyak 30 pemantau akan bertugas di Suriah dalam beberapa hari mendatang, membuka jalan bagi 300 pemantau yang disepakati dalam solusi damai yang diusulkan utusan khusus PBB, Kofi Annan.(AFP/AP/Reuters/was)