Suu Kyi Boikot Sidang Parlemen

YANGON, KOMPAS.com - Ikon demokrasi Myanmar Aung San Suu Kyi dan semua anggota parlemen dari partainya tidak akan menghadiri sidang pembukaan parlemen, Senin (23/4/2012). Penolakan itu karena tidak setuju dengan penggunaan kata "pelindung" konstitusi dalam sumpah jabatan saat pelantikan.

Partai Suu Kyi, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) menginginkan amandemen konstitusi yang melindungi kekuasaan militer dan digunakan pada 2008 selama era tangan besi junta militer.

Ketidakhadiran 43 anggota parlemen dari NLD, termasuk Suu Kyi, itu sudah diprediksi. Sebelumnya partai itu menyatakan tidak akan menghadiri sesi sidang sampai masalah itu diselesaikan.

NLD menginginkan diubahkan kata-kata "melindungi konstitusi" menjadi "menghormati konstitusi" dalam sumpah anggota parlemen.

Anggota parlemen dari oposisi, Ohn Kyaing, membenarkan penolakan mereka menghadiri sidang parlemen. Namun pada Minggu (22/4/2012), dia menyatakan keyakinan masalah itu akan cepat tuntas karena ada dukungan dari pemerintah Presiden Thein Sein untuk mengubah sumpah itu.

Para pejabat NLD tidak menganggap penting masalah itu dan mengatakan anggota parlemen dari partai itu tetap akan menghadiri sidang parlemen, kemungkinan pekan ini atau pekan depan.

Konstitusi Myanmar mengalokasikan 25 persen kursi parlemen untuk anggota militer tanpa melalui pemilihan umum. Partai Suu Kyi tetap beranggapan hal itu tidak demokratis.

Konstitusi itu melarang warga Myanmar menjadi presiden jiika dia memiliki kerabat yang warga negara asing. Dengan pasal itu saja, Suu Kyi tidak mungkin menduduki kursi kepresidenan Myanmar karena dia menikahi warga negara Inggris, Michael Aris yang meninggal pada 1999, dan dua anak mereka lahir di luar negeri dan tidak tinggal di Myanmar.

Sejak menjabat presiden setahun lalu, Thein Sein telah membaca mengawal gelombang reformasi politik. Para analis berpendapat pemerintahannya memerlukan oposisi di parlemen untuk mendapat pengakuan internasional.

Hasil pemilu sela, di mana oposisi memenangi hampir semuda dari 45 kursi yang diperebutkan, dianggap sebagai langkah besar Myanmar menuju rekonsiliasi setelah puluhan tahun berada di kekuasaan militer.

Berhasil membujuk partai Suu Kyi untuk berpartisipasi dalam politik setelah memboikot pemilu 2010 merupakan titik balik dalam upaya pemerintah demi dicabutnya sanksi ekonomi Barat yang diberlakukan semasa junta militer.