Ketua Parlemen Mundur akibat Terlibat Penyuapan

SEOUL, KOMPAS.com - Ketua Parlemen Korea Selatan, Selasa (21/2/2012), didakwa terlibat kasus penyuapan. Terkait skandal itu, dia telah dipaksa untuk meletakkan jabatannya. Partai yang berkuasa pun goyah dalam menghadapi pemilu penting tahun ini.

Masalah itu diungkap oleh para jaksa penuntut umum, Selasa, di Seoul, ibu kota negara. Pihak jaksa mengatakan, mereka telah mengenakan dakwaan kasus penyuapan terhadap Ketua Parlemen Park Hee-tae, salah seorang pembantunya, dan Kim Hyo-jae, mantan pembantu senior presiden. Meski demikian, ketiganya belum ditahan. Kim Hyo-jae adalah Sekretaris Presiden urusan politik. Dia sudah mengundurkan diri.

Park diduga telah memberi uang tunai di dalam amplop untuk anggota parlemen dari partai konservatif berkuasa. Sebelumnya partai ini dikenal sebagai Partai Nasional Raya (GNP). Park lalu terpilih menjadi ketua partai pada tahun 2008-2009 dan menjadi ketua parlemen atau Majelis Nasional pada tahun 2010.

Kim dan ajudan Park dituduh telah membantu Park mendistribusikan suap itu. Skandal tersebut terungkap bulan lalu oleh seorang anggota parlemen yang mengaku telah menerima sebuah amplop berisi tiga juta won atau sekitar 2.865 dollar AS dari seorang ajudan sang ketua. Namun, uang haram itu sudah dia kembalikan.

Memperburuk citra

Park, yang telah mundur dari partai itu sebelum menjadi ketua parlemen pada tahun 2010, telah mengundurkan diri awal bulan ini. Dia sama sekali tidak mengakui kesalahan itu. Sebelumnya, dalam satu pernyataan singkat yang dibacakan juru bicaranya, Park mengatakan menyesalkan skandal itu. Dia menolak melakukan penyuapan.

Pria berusia 74 tahun itu terus mengemban tugas hingga ada penggantinya. Skandal itu telah memukul partai berkuasa, yang telah menggantikan namanya menjadi Partai Saenuri (New Frontier). Akibat skandal itu, dukungan terhadap partai merosot tajam.

Partai itu menguasai 166 dari 299 kursi parlemen. Namun. survei terbaru menunjukkan oposisi utama Partai Demokrat Bersama lebih populer dari partai berkuasa. Sementara rakyat di negara ini tengah mengalami kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi, dan pertumbuhan ekonomi negara pun sangat lambat.

Dalam upaya untuk memulihkan kembali citranya sebagai partai orang kaya, partai yang berkuasa ini menggeser kebijakan untuk lebih fokus pada kesejahteraan bagi rakyat miskin. Tindakan tidak terpuji yang dilakukan para petinggi di parlemen, serta staf khusus presiden itu telah melukai hati rakyatnya. Setidaknya hal itu turut memperburuk citra pemimpin yang lain. (AFP/CAL)