Pemkot Malang Masih 'Pusing' Antisipasi Banjir

MALANG, KOMPAS.com - Pemerintah Kota Malang, Jawa Timur, masih dibuat pusing dalam upaya mengantisiasi terjadinya banjir yang melanda Kota Pendidikan itu. Setiap hujan datang, minimal tiga kecamatan Kota Malang terendam banjir dengan ketinggian air mencapai 1,5 meter. Ketiga kecamatan yang menjadi langganan banjir adalah Lowokwaru, Sukun, dan Klojen.

Menurut Erik Santoso, Kepala Bidang Tata Kota, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Malang, problem banjir di Kota Malang cukup kompleks. Erik mengatakan, pihaknya sudah memiliki master plan dan juga induk drainase. "Namun persoalannya tidak cukup diatasi dengan itu, melainkan juga aspek nonfisik juga untuk pengendalian banjir," katanya, Sabtu (18/2/2012).

Aspek fisik tersebut, beber Erik, meliputi pemeliharaan dan pembangunan sub kultur jaringan drainase di Kota Malang. Sementara untuk nonfisik, dibutuhkan penataan pembangunan sampai dengan persoalan sampah. "Saat ini, banyak berdiri bangunan di kawasan sempadan sungai, DAS terus menyempit. Perilaku masyarakat, masih banyak yang membuang sampah sembarangan. Hal itu yang tambah memperparah terjadinya banjir di Kota Malang," jelasnya.

Dia mengaku, hingga kini masih belum menemukan solusi yang tepat. "Pusing memikirkan masalah anttisipasi banjir. Karena persoalannya sangat kompleks. Harus ada ada sinkronisasi dengan program lainnya," katanya.

Sementara itu, anggota Komisi B DPRD Kota Malang, Bambang Triyoso kepada Kompas.com mengatakan, pihaknya malah mempertanyakan master plan drainase di Kota Malang. Ia menilai, persoalan banjir yang terus menimpa Kota Malang saat turun hujan, karena ketidakjelasan master plan drainase. "Konsep Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK), yang dimiliki oleh Pemkot Malang tak jelas," kritik Bambang.

RDTRK itu katanya, sangat penting untuk mengantisipasi dan pengendalian banjir di Kota Malang. Banjir terjadi karena buruknya drainase. "Antara drainase satu dengan yang lain tidak sinkron. Master plannya tak jelas," tegasnya.

Kalau memang master plan itu mengharuskan pembangunan drainase baru atau juga drainase induk, kata politisi dari PKS itu, maka hal itu harus segera direncanakan dan direalisasikan. "Walaupun membutuhkan banyak anggaran. Karena kalau banjir tak diatasi, rakyat korbannya dan banjir akan terus terjadi. Hal ini harus dipikirkan oleh Pemkot Malang," katanya.