Pembatasan BBM Bisa Berbahaya

JAKARTA, KOMPAS.com — Kebijakan pembatasan bahan bakar minyak bersubsidi bagi mobil pelat hitam dinilai belum matang dan berbahaya jika dipaksakan untuk berjalan pada April 2012.

Hingga kini infrastruktur penyediaan BBM nonsubsidi belum siap, dan masih banyak celah untuk menjual kembali BBM bersubsidi kepada khalayak umum yang akan meningkatkan pasar gelap dan penyelundupan.

Demikian disampaikan Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Indonesia Chandra Motik Yusuf dalam seminar mengenai kebijakan BBM, Kamis (9/2/2012), di Jakarta.

Menurut Chandra Motik, apabila penyesuaian harga yang dipilih, maka sebagian penghematan subsidi yang terjadi harus dialokasikan untuk perbaikan infrastruktur, khususnya transportasi publik, perlindungan sosial, dan penyediaan insentif fiskal untuk energi baru terbarukan, serta kendaraan hybrid atau kendaraan hemat energi dan ramah lingkungan lain.

Pihaknya juga menuntut pemerintah untuk memprioritaskan pemakaian bahan bakar gas yang lebih ekonomis dan ramah lingkungan untuk konsumsi dalam negeri, dan mengalokasikan dana untuk pengalihan kendaraan bermotor dari BBM ke BBG.

"Kami juga meminta pemerintah pusat dan kota-kota besar Indonesia segera menyediakan transportasi publik yang nyaman, aman, dapat diandalkan, dan terjangkau," ujarnya.

Mantan Kepala Badan Pengatur Kegiatan Hilir Migas Tubagus Haryono menyatakan, pemerintah dan DPR sebaiknya tidak menutup opsi untuk mempercepat perubahan APBN 2012. Hal ini untuk membuka peluang bagi pemerintah merespons kondisi global terkait lonjakan harga minyak mentah dunia dan peningkatan konsumsi BBM bersubsidi dengan cara menaikkan harga BBM bersubsidi.