Selasa, 23 Desember 2014

News / Internasional

Somare Bela Pemberontakan Militer

Jumat, 27 Januari 2012 | 14:10 WIB

PORT MORESBY, KOMPAS.com - Mantan Perdana Menteri Papua Nugini Sir Michael Somare, Jumat (17/1/2012),  menegaskan ia adalah pemimpin sah negara itu.

Ketegangan politik meningkat di negara Pasifik yang kaya sumber alam tetapi miskin itu, Kamis (26/1/2012), ketika mantan tentara yang setia kepada Somare melancarkan satu pemberontakan untuk merebut kekuasaan dari tangan perdana menteri sekarang Peter O’Neill.

Pensiunan Kolonel Yaura Sasa memimpin satu pemberontakan militer Kamis subuh, menangkap panglima Angkatan Bersenjata, Francis Agwi dan mengumumkan dirinya sebagai pemimpin baru militer negara itu.

Sasa menetapkan batas waktu tujuh hari bagi dipulihkannya Somare sebagai pemimpin negara itu, memperingatkan bahwa ia "mungkin terpaksa melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk melindungi dan menegakkan integritas konstitusi" jika tuntutannya tidak dipenuhi.

Namun pemberontakan itu segera ditumpas dengan O’Neill mengumumkan, krisis itu telah berakhir pada Kamis petang setelah menangkap 15 dari 30 tentara yang setia pada Sasa dan menjamin penarikan tentara lainnya dan pembebasan Aqwi.

Somare, (75) mengatakan itu adalah jawaban sah pada kelompok O’Neill yang tidak mengakui satu keputusan Mahkamah Agung Desember lalu bahwa ia (Somare) adalah perdana menteri yang sah.

"Kami tidak menginginkan keadaan ini terus berlangsung di mana satu pemerintah yang buruk menangkap pasukan yang disiplin," kata Somare dalam satu peryataan yang dikirim oleh putrinya Betha kepada AFP. "Adalah tugas polisi dan militer untuk mentaati keputusan-keputusan Mahakamah Agung dan mendukung pemerintah yang sah, Somare/Agiru."

"Dengan alasan ini pemerintah saya mengangkat Kolonel Yaura Sasa untuk menguasai PNGDF (Pasukan Prtahanan Papua Nugini) sementara kami menunggu hasil-hasil lain eputusan pengadilan itu," tambahnya.

"Kami adalah pemerintah sah secara konstitusional dibentuk tahun 2007 dan dipulihkan kembali oleh Majelis Hakim lima orang Mahkamah Agung."

Dikenal sebagai "Sang Ketua" Somare memimpin PNG hampir separuh dari 36 tahun sejak merdeka tetapi disingkirkan dari jabatannya ketika ia ke luar negeri untuk menjalani pengobatan tahun lalu.

Mahkamah Agung kemudian mengumumkan ia adalah pemimpin sah, yang menimbulkan kekacauan di negara itu sebelum O’Neill akhirnya ditetapkan sebagai perdana menteri setelah Gubernur Jendral Michael Ogio membatalkan pengangkatan Somare.

Somare tetap menolak mengakui kepemimpinan O’Neill dan mendesak parlemen pakan lalu bagi pemulihan jabatannya sesuai keputusan Mahkamah Agung itu.


Editor : Kistyarini
Sumber: