NEW YORK, KOMPAS.com — Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon, Kamis (26/1/2012), memuji Pemerintah Myanmar terkait reformasi demokrasi yang telah terjadi di negara itu. Ban mengatakan, ia berencana untuk segera mengunjungi negara Asia Tenggara itu.
"Saya sangat senang dan berbesar hati oleh apa yang saat ini dilakukan Pemerintah Myanmar yang dipimpin oleh Presiden Thein Sein, termasuk pembebasan para tahanan politik," kata Ban kepada wartawan di New York. "Saya telah terlibat dalam pembicaraan-pembicaraan langsung dengan pemimpin Myanmar," katanya.
"Saya juga berencana mengunjungi Myanmar dalam waktu dekat untuk melakukan pembicaraan lebih lanjut dengan Pemerintah Myanmar."
Pengumuman Ban bahwa ia berniat untuk melakukan perjalanan ketiga ke negara yang dulu bernama Burma itu, Ban terakhir ke sana tahun 2009, muncul setelah kunjungan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Hillary Clinton pada bulan lalu. Pada awal bulan ini, Clinton mengumumkan bahwa Washington akan kembali menempatkan seorang duta besar di Myanmar, negara yang kaya sumber daya, setelah absen selama dua dekade. Itu akan merupakan langkah penting perubahan sikap Washington.
Reformasi Myanmar telah mencakup pembebasan tokoh prodemokrasi Aung San Suu Kyi, peluncuran pembicaraan damai dengan kaum pemberontak etnis, pelonggaran sensor media, pencabutan larangan-larangan berserikat dan melakukan protes, serta penarikan kedekatan ekonomi dan politik dengan tetangganya, China.
Peraih Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi, yang juga pemimpin Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), kekuatan oposisi terbesar di Myanmar, memenangkan pemilu tahun 1990 dengan perolehan suara sangat menyakinkan. Namun, militer negara itu menolak untuk menyerahkan kekuasaan dan selama dua dekade berikutnya menekan kegiatan partai itu serta menjebloskan banyak anggotanya ke penjara.
Meski ada transisi kepada kekuasaan sipil, para jenderal Myanmar masih efektif mengendalikan parlemen setelah pelaksanaan Pemilu 2010 yang dinilai cacat; dan konstitusi yang disusun tahun 2008 menjamin peran dominan militer dalam politik.
