Sabtu, 26 Mei 2012
Selamat Datang   |      |  
Kompas.com
Sabtu, 26 Mei 2012 | 19:42 WIB
Perancis Kecam Ancaman Teroris di Nigeria
R. Adhi Kusumaputra | Robert Adhi Ksp | Selasa, 3 Januari 2012 | 07:54 WIB
|
Share:
AP PHOTO Presiden Perancis Nicolas Sarkozy

PARIS, KOMPAS.com — Kementerian Luar Negeri Perancis mengecam ancaman sekte Boko Haram terhadap penduduk Nigeria utara yang beragama Kristen.

”Ancaman-ancaman dari kelompok teroris terhadap masyarakat Kristen di Nigeria dan Pemerintah Nigeria, tidak bisa diterima,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Perancis, Bernard Valero, seperti dikutip Xinhua, Senin.

Boko Haram, Senin (2/1/2012) malam, mengeluarkan ultimatum kepada orang-orang Kristen untuk meninggalkan wilayah utara Nigeria. Mereka mengatakan akan melawan pasukan pemerintah untuk ”melindungi” Muslim.

Setelah serangan teroris yang menyebabkan puluhan orang tewas pada Hari Natal 2011 lalu, Presiden Nigeria Goodluck Jonathan, Sabtu pekan lalu, menyatakan beberapa wilayah di negara itu dalam keadaan darurat dan memerintahkan perbatasan negara ditutup.

Nigeria berulang kali dilanda teror dengan target sejumlah gereja. Serangan selama liburan Natal lalu menewaskan sedikitnya 37 orang. Kelompok militan Islam, Boko Haram, mengklaim bertanggung jawab atas serangan mematikan itu.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Perancis menegaskan dukungan Perancis terhadap langkah Presiden Nigeria untuk menghentikan teror. Presiden Perancis Nicolas Sarkozy pada 25 Desember lalu menyampaikan solidaritas Perancis kepada Jonathan.

”Di Nigeria, demikian juga di belahan dunia lainnya, orang dengan berbeda agama dan kepercayaan, dapat dengan bebas mempraktikkan agama mereka,” kata Sarkozy.

Nigeria adalah mitra terbesar perdagangan Perancis di kawasan sub-Sahara di Afrika. Perusahaan minyak Perancis, Total, termasuk produsen utama minyak mentah di negeri itu.

Di Nigeria, demikian juga di belahan dunia lainnya, orang dengan berbeda agama dan kepercayaan, dapat dengan bebas mempraktikkan agama mereka.
-- Nicolas Sarkozy
Sumber :
Xinhua