Penjualan Puluhan F-15 ke Arab Saudi Masuki Tahap Final

HONOLULU, KOMPAS.com - AS dipastikan menjual 84 pesawat tempur F-15SA ke Arab Saudi dalam kontrak senilai 29,4 miliar dollar AS (Rp266,5 triliun). Selain penjualan pesawat tempur baru, paket kontrak tersebut meliputi peningkatan kemampuan 70 pesawat F-15 yang sudah dimiliki Arab Saudi sebelumnya.

Demikian diungkapkan deputi sekretaris pers Gedung Putih Joshua Ernest, Kamis (29/12/2011) di Honolulu, Hawaii, tempat Presiden AS Barack Obama sedang menikmati liburan akhir tahun. Menurut Gedung Putih, selain memperkuat aliansi dengan Arab Saudi, produksi puluhan pesawat tempur canggih buatan Boeing Co. itu akan membuka lapangan kerja bagi sedikitnya 50.000 orang di AS dan menyumbang keuntungan ekonomi AS sebesar 3,5 miliar dollar AS per tahun.

Keputusan final penjualan alat utama sistem persenjataan bagi Arab Saudi ini "mengirimkan pesan tegas kepada negara-negara di kawasan sekitar Arab Saudi bahwa AS berkomitmen terhadap stabilitas keamanan di wilayah Teluk Persia dan kawasan Timur Tengah secara keseluruhan". Demikian ditegaskan pejabat senior Departemen Luar Negeri AS Andrew Shapiro.

Paket penjualan pesawat F-15SA (versi ekspor terbaru khusus untuk Arab Saudi) ini merupakan bagian dari kontrak pembelian perlengkapan militer oleh negara kaya minyak itu senilai 60 miliar dollar AS dalam kurun waktu 10 tahun. Paket pembelian itu meliputi helikopter serbu Apache, heli transpor Blackhawk, dan berbagai jenis rudal, bom, dan berbagai sistem angkutan, hingga teropong penglihatan malam.

Pengumuman finalisasi penjualan F-15 ini disampaikan di saat ketegangan di Teluk Persia meningkat dengan latihan militer besar-besaran yang sedang dilakukan Iran dan ancaman Wapres Iran bahwa Iran akan menutup jalur suplai minyak di Selat Hormuz.

Pengumuman ini juga bertepatan dengan makin dekatnya rangkaian proses pemilihan presiden AS tahun depan. Penyebutan dampak ekonomi dan penyediaan lapangan kerja dari kesepakatan jual beli dengan Arab Saudi ini akan memberi nilai tersendiri bagi pemerintahan Presiden Obama di saat ekonomi AS masih terpuruk dan angka pengangguran masih tinggi.

Sumber: AP/AFP/BBC/RIA Novosti