Kekuasaan di Irak Dibagi-bagi

BAGHDAD, JUMAT - Delapan tahun pasca-jatuhnya sang bekas diktator, Saddam Hussein, Irak perlahan tapi pasti menuju ke proses ”lebanonisasi”, di mana sistem politik dan kekuasaan bakal secara permanen dibagi sesuai kelompok etnis dan sektarian yang ada.

Persoalannya, berbeda dengan yang resmi diterapkan di Lebanon, apa yang terjadi di Irak tidak didasari konsensus tertulis dalam aturan perundang-undangan atau konstitusinya.

Akibatnya, tidak jarang ketika satu kelompok etnis atau aliran tertentu ditempatkan atau mendapat jatah di satu posisi jabatan, maka mereka hanya akan menempatkan orang dari kelompoknya untuk mengisi pekerjaan di bawahnya.

Menurut profesor ilmu politik Universitas Baghdad, Ihsan al-Shammari, Jumat (16/12), kondisi seperti tadi bisa memicu pertikaian baru.

Apalagi, mengingat di Irak terdapat tiga kelompok besar: Syiah, Sunni, dan Kurdi, yang di masa lalu memang sudah saling bertikai.

Dalam sejarahnya, pemerintahan Irak di masa lalu dikuasai segelintir orang dari golongan Sunni, yang sama sekali tidak tertarik untuk berbagi kekuasaan dengan kelompok Syiah yang menjadi mayoritas di sana.

Situasi baru berubah saat pasukan AS masuk dan menginvasi Irak tahun 2003. Berbagai bentuk konflik dan kekerasan berdarah antarkelompok etnis atau sekte terjadi semenjak itu.

Puncaknya sepanjang tahun 2006 hingga 2007. Sejak awal AS masuk dan kemudian hengkang, terdata puluhan ribu nyawa rakyat Irak melayang, terutama akibat konflik antarkelompok etnis yang terjadi di sana.

”Memang ada kesamaan antara apa yang diterapkan rezim pemerintahan Irak sekarang dan yang diterapkan di Lebanon. Letak perbedaan mendasarnya, di Irak pembagian itu tidak diatur tertulis dalam konstitusi seperti dilakukan di Lebanon,” tambah Ihsan.

Sistem pembagian kekuasaan di Lebanon didasari Perjanjian Taif, yang dibuat dan disepakati bersama untuk menghentikan perang saudara di sana (1975-1990).