Rusia Tak Akui Temuan Dewan HAM PBB

MOSKWA, SELASA - Pembelaan Rusia terhadap Suriah makin terlihat setelah Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov, Selasa (29/11), menyatakan tak mengakui temuan komisi penyelidik independen Dewan Hak Asasi Manusia PBB, yang menyatakan rezim Presiden Bashar al-Assad telah melakukan kejahatan kemanusiaan. Lavrov mengatakan, banyak kejanggalan dalam laporan komisi itu dan isi laporan dianggap tak mewakili sikap resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Menurut Lavrov, gelombang kekerasan yang terjadi di Suriah tidak hanya dilakukan oleh tentara pemerintah, tetapi juga oleh kelompok-kelompok oposisi bersenjata. ”Orang-orang bersenjata memperlakukan warga sipil dengan sangat buruk. Tetapi, akhir- akhir ini kekerasan tersebut tidak hanya dilakukan oleh aparat pemerintah, tetapi juga oleh kelompok-kelompok bersenjata yang memprovokasi kekacauan,” kata Lavrov.

Kejahatan kemanusiaan

Komisi Penyelidik Independen Internasional, yang dibentuk khusus untuk menyelidiki kondisi di Suriah, menyatakan, tentara dan aparat keamanan Suriah telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam memadamkan aksi protes damai warga. Komisi itu menyebutkan, aparat keamanan Suriah membunuh sedikitnya 256 anak-anak pada periode pertengahan Maret hingga 9 November.

Anak-anak dalam definisi PBB adalah semua orang berusia di bawah 18 tahun. Aparat keamanan juga melakukan penyiksaan dan kekerasan seksual terhadap warga tanpa memandang jender dan usia.

Komisi itu tak diperbolehkan masuk ke Suriah dan hanya melakukan penyelidikan berdasarkan laporan serta kesaksian para korban, saksi mata, dan pembelot dari angkatan bersenjata Suriah. Paulo Sergio Pinheiro, diplomat senior dari Brasil yang memimpin komisi itu, mengatakan, pihaknya memiliki bukti sangat kuat bahwa para pejabat tertinggi Suriah menyetujui berbagai aksi pelanggaran HAM ini.

Isi laporan tersebut langsung digunakan negara-negara Barat, yang dimotori Jerman dan AS, untuk mendesak Dewan Keamanan PBB segera mengambil tindakan terhadap Suriah.

Amnesti Internasional mendesak DK PBB mengajukan kasus Suriah ini ke Mahkamah Kriminal Internasional, memerintahkan embargo senjata dan membekukan aset Assad beserta keluarga dan kroni-kroninya.

Sebaliknya, Rusia bereaksi keras terhadap usulan penerapan embargo senjata terhadap Suriah. Menurut Lavrov, embargo senjata akan menjadi ”tidak adil” saat kelompok-kelompok antipemerintah dipasok persenjataan dari luar Suriah.

Lavrov mengambil contoh kasus di Libya saat PBB menerapkan embargo senjata, tetapi negara-negara Barat tetap memasok senjata bagi pihak pemberontak.

Sikap pembelaan Rusia ditunjukkan dengan memveto rancangan resolusi DK PBB yang mengutuk kekerasan di Suriah, bulan lalu. Hari Senin, harian Izvestia di Moskwa melaporkan, Angkatan Laut Rusia akan mengirimkan kapal induk dan beberapa kapal perangnya ke pangkalan Rusia di Tartus, Suriah.

Suriah adalah salah satu pembeli terbesar berbagai senjata buatan Rusia. (AFP/Reuters/dhf)