Hakim Masih Terima Ancaman

DUBAI, KOMPAS.com - Sampai saat ini, di sejumlah negara, kemandirian peradilan masih sulit diwujudkan. Hakim dan aparat peadilan, termasuk advokat dan aktivis hak asasi manusia (HAM), masih menerima ancaman dari pihak-pihak yang berperkara, bahkan penguasa. Bahkan, tak sedikit hakim dan aparat peradilan yang menjadi korban kekerasan, bahkan dibunuh.     

Kondisi itu disampaikan Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang membidangi kemandirian peradilan, Gabriella Knall dalam diskusi tentang kemandirian hakim, Kamis (3/11/2011) di Dubai, Uni Emirat Arab, seperti dilaporkan wartawan Kompas Tri Agung Kristanto.

Diskusi itu merupakan bagian dari Konferensi Tahunan Advokat Internasional, International Bar Association (IBA) Annual Conference 2011, yang akan berakhir Jumat besok.

Gabriella, yang berkedudukan di Brasil, memang lebih banyak menceritakan kondisi peradilan dan hakim di Brasil. Namun, ia menegaskan, kondisi yang hampir mirip juga terjadi di sejumlah negara lainnya.     

Walaupun dibayangi ancaman, Gabriella mengingatkan, kemandirian peradilan tetap harus diperjuangkan dan diwujudkan. Peradilan yang mandiri, transparan, dan berkeadilan sangat dibutuhkan masyarakat, dan pada gilirannya akan mampu memajukan sebuah bangsa.     

Wakil Ketua Kelompok Transaksi Bisnis Internasional IBA James M Klotz menambahkan, tanpa adanya kemandirian peradilan, demokrasi tak akan terwujud. Sebab, peradilan yang tidak mandiri dan transparan tak akan mampu mewujudkan keadilan. Keadilan adalah salah satu prasyarat demokrasi.     

James menambahkan, IBA akan terus-menerus menyuarakan pentingnya kemandirian peradilan itu. IBA juga mengajak advokat anggotanya di seluruh dunia untuk membantu dan mengawasi peradilan dan hakim, sehingga mereka bisa benar-benar mandiri, transparan, dan berkeadilan.