AFP
Momen Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, Jumat (23/9/2011), menyerahkan surat pemintaan ke Sekjen PBB, Ban Ki-moon, yang meminta badan dunia itu mengakui negara Palestina sebagai anggota penuh.
KOMPAS.com — Pembangunan terus-menerus kawasan permukiman warga Israel di Tepi Barat mengganggu Pemimpin Palestina Mahmoud Abbas. Bahkan, hal ini berlangsung hingga kepulangannya seusai menghadiri Sidang Majelis Umum PBB di New York.
Maka dari itu, sebagaimana warta AP dan AFP pada Minggu (25/9/2011), Abbas mengatakan bahwa dia menyambut dingin usulan kelanjutan dialog perdamaian oleh mediator internasional. "Kami tak berurusan dengan inisiatif apa pun yang tidak mengandung poin penghentian pembangunan permukiman warga Yahudi atau penegasan terhadap batas wilayah tahun 1967," katanya.
Hal kedua, yakni soal batas wilayah itu, memang menjadi bahan yang disampaikannya kepada sejumlah delegasi negara anggota PBB. "Ini waktunya bagi warga saya yang berani dan penuh kebanggaan, setelah hampir satu dekade menderita tanpa henti di bawah pemerintahan kolonial dan kerap mengalami pengusiran, untuk hidup seperti warga lainnya di dunia, hidup bebas di tanah merdeka dan berdaulat," katanya.
Palestina telah menghentikan pembicaraan damai langsung dengan Israel pada 2010 setelah Israel tetap meneruskan pembangunan permukiman warganya di wilayah yang mereka duduki di Tepi Barat.
Sebelumnya empat negosiator Timur Tengah mendesak Israel dan Palestina untuk melanjutkan pembicaraan damai dalam satu bulan ini. Tujuannya, mencapai kesepakatan pada akhir 2012.
Reaksi empat perunding, yaitu Uni Eropa, PBB, AS, dan Rusia, disampaikan setelah Mahmoud Abbas secara resmi mengajukan permohonan kepada PBB agar diakui sebagai negara merdeka.
Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Catherine Ashton mengatakan, dia berharap kedua pihak memberikan reaksi positif terhadap rencana itu.
Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan kepada PBB bahwa inti dari konflik bukan mengenai pembangunan permukiman, melainkan penolakan Palestina terhadap Israel sebagai negara Yahudi.
