Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Papua, Pemerintah Harus Cantik Berdiplomasi

Kompas.com - 05/08/2011, 12:27 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah harus memiliki mode diplomasi yang elegan dalam menghadapi persoalan di Papua. Pengamat politik LIPI Ikrar Nusa Bhakti mengatakan, pemerintah harus mulai dengan mencari informasi yang detail mengenai latar belakang dan alasan terjadinya konflik belakangan ini di Papua serta tuntutan untuk mengeluarkan referendum yang makin besar.

Pemerintah juga perlu menemukan pihak yang bisa menjadi representasi kelompok untuk diajak berdialog, terutama dari warga asli Papua. Pembentukan jaringan-jaringan pro-kemerdekaan jangan dibalas dengan membentuk jaringan baru yang anti-kemerdekaan. Menurutnya, ini hanya akan memperuncing konflik horizontal di Papua.

"Jangan justru malah timbulkan konflik horizontal, tapi bagaimana cantik membangun diplomasi," katanya di Gedung DPD RI, Jakarta, Jumat (5/8/2011).

Para diplomat dan jajaran Kementerian Luar Negeri diharapkan memahami sejarah Papua di Indonesia dengan sebaik-baiknya sehingga bisa menjalankan diplomasi dengan baik secara utuh. Pihak intelijen juga diharapkan segera menemukan pihak-pihak yang mungkin bertindak sebagai 'provokator' dalam persoalan Papua.

Sejak persoalan Papua bergulir di masa lalu, Ikrar mengatakan, pihak aparat polisi dan TNI serta para diplomat di Kemenlu kerap berpotensi menaikkan tensi permasalahan karena kerap menganggap remeh proses diplomasi dengan masyarakat asli Papua.

Seperti diberitakan, sejumlah peristiwa kekerasan kembali terjadi di Papua. Organisasi Papua Merdeka (OPM) diduga melakukan penyerangan di dua lokasi di Papua, yaitu di Pinai dan di Jalan Poros Koya-Abepura.  Penyerangan di Pinai menewaskan tiga orang sipil dan satu prajurit TNI.

 

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

    TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

    Nasional
    Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

    Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

    Nasional
    Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

    Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

    Nasional
    Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

    Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

    Nasional
    Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

    Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

    Nasional
    Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

    Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

    Nasional
    Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

    Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

    Nasional
    Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

    Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

    Nasional
    Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

    Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

    Nasional
    Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

    Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

    Nasional
    Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

    Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

    Nasional
    Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

    Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

    Nasional
    Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

    Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

    [POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

    Nasional
    Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

    Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com