Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Protes Kasus Ruyati, SBY Surati Raja Saudi

Kompas.com - 23/06/2011, 11:19 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan bahwa dirinya tengah menyiapkan surat yang akan ditujukan kepada Raja Arab Saudi Abdullah bin Abdul-Aziz Al Saud. Isi surat tersebut, di antaranya, Presiden, selaku kepala negara Indonesia, menyampaikan rasa prihatin yang mendalam dan protes keras atas eksekusi mati terhadap tenaga kerja Indonesia, Ruyati binti Satubi (54), yang dilakukan tanpa memberitahukan KBRI di Arab Saudi.

"Eksekusi terhadap almarhumah Ruyati menabrak kelaziman, norma, dan tata krama internasional," kata Presiden pada jumpa pers di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (23/6/2011).

Namun, pada surat tersebut, Presiden juga menyampaikan rasa terima kepada Pemerintah Arab Saudi yang telah membebaskan 316 warga negara Indonesia yang bermasalah tanpa syarat. Pembebasan tersebut diberikan pada tanggal 13 April 2011 atas permintaan Pemerintah Indonesia. Saat itu, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar bertemu dengan sejumlah pejabat di Arab Saudi. Biaya pemulangan 316 WNI yang semuanya tenaga kerja Indonesia itu ditanggung Pemerintah Arab Saudi. Saat ini sudah ada 190 orang yang dipulangkan, sedangkan yang lainnya masih dalam proses.

"Saya tentu atas nama negara dan pemerintah mengucapkan terima kasih atas diluluskannya permintaan kami," kata Presiden.

Selain itu, pada surat tersebut, Presiden juga menegaskan bahwa hubungan bilateral Indonesia-Saudi dalam keadaan baik di luar kasus-kasus dan persoalan ketenagakerjaan.

Pada jumpa pers yang disiarkan langsung beberapa televisi nasional tersebut, Presiden juga meminta para TKI selalu memahami dan mematuhi sistem hukum dan adat istiadat di negara penempatan, seperti di Arab Saudi, Malaysia, China, dan Singapura. Presiden juga mengaku sering mendapatkan permintaan pengampunan hukuman mati dari negara sahabat, baik langsung, tak langsung, tertulis, maupun tak tertulis. Permintaan tersebut misalnya datang dari Perancis, Brasil, dan Australia.

"Jawaban saya, supremasi hukum di atas segalanya. Hampir semua permintaan pembebasan hukuman mati saya tolak. Ini demi keadilan. Bila negara lain memberlakukan hukuman mati, mengapa negara kita memberikan pembebasan pengampunan," kata Presiden. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

    Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

    Nasional
    Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

    Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

    Nasional
    Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

    Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

    Nasional
    Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

    Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

    Nasional
    Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

    Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

    Nasional
    Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan 'Amicus Curiae' seperti Megawati

    Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan "Amicus Curiae" seperti Megawati

    Nasional
    Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah 'Nyapres' Tidak Jadi Gubernur Jabar

    Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah "Nyapres" Tidak Jadi Gubernur Jabar

    Nasional
    Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

    Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

    Nasional
    Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

    Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

    Nasional
    Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

    TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

    Nasional
    Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

    Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

    Nasional
    Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

    Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

    Nasional
    Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

    Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

    Nasional
    Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

    Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com