Anggota Kongres Akui Kirim Foto Cabul

New York, Selasa - Tekanan semakin meningkat terhadap anggota Kongres dari New York, Anthony Weiner, Selasa (7/6). Dia mengakui mengirim foto cabul dirinya dan berbohong mengenai hal itu, tetapi menolak mengundurkan diri.

Para pengamat politik AS memperdebatkan masa depan Weiner. Dalam konferensi pers yang disiarkan secara nasional, Weiner mengatakan ”sangat malu” karena melakukan serangkaian hubungan tak senonoh melalui internet dengan beberapa perempuan muda.

Skandal yang melibatkan Weiner (46) itu dimulai sepekan lalu ketika sebuah situs konservatif melaporkan bahwa sebuah foto cabul dikirim dari akun Twitter anggota Kongres tersebut. Anggota DPR dari Demokrat itu sempat membantah dan mengatakan dia adalah korban seorang peretas (hacker).

Di Manhattan, New York, Weiner mengakui telah mengirim sebuah foto bagian celana dalam pria yang sedang terangsang kepada seorang mahasiswi 21 tahun di Seattle melalui Twitter. ”Itu foto saya dan saya mengirimnya. Saya sangat menyesal atas kepedihan yang ditimbulkannya.”

Weiner juga mengakui terlibat dalam hubungan tidak pantas dengan enam perempuan selama tiga tahun melalui Twitter dan Facebook dan kadang-kadang melalui telepon. Dia mengatakan tidak pernah bertemu atau mempunyai hubungan fisik dengan perempuan-perempuan itu dan bahkan tidak yakin berapa usia mereka.

Bulan Juli lalu Weiner menikah dengan Huma Abedin, seorang pembantu utama Menlu Hillary Rodham Clinton, dalam upacara yang dipimpin mantan Presiden Bill Clinton.

Ketua DPR kecewa

Weiner juga seorang unggulan untuk posisi Wali Kota New York tahun 2013. Dia mengatakan tidak berniat mengundurkan diri dari kursinya di DPR AS.

”Saya tidak tahu waktu itu apa yang saya pikir. Ini destruktif. Akan tetapi, saya tidak mengundurkan diri. Saya telah menegaskan menerima tanggung jawab untuk ini,” ujarnya.

Nancy Pelosi, pemimpin Partai Demokrat di DPR, mengatakan, penyidikan etika harus dilakukan. ”Saya sangat kecewa dan sangat sedih mengenai ini; untuk istri Anthony, Huma, keluarganya, stafnya, dan konstituennya,” kata Pelosi. ”Saya mengimbau dilakukan penyidikan oleh Komisi Etika untuk menetapkan apakah ada sumber daya resmi yang dipakai atau ada pelanggaran aturan DPR.”

(AFP/AP/Reuters/DI)