KH Said Aqil: RI Kurang Tegas soal Libya

JAKARTA, KOMPAS.com — "Sikap Pemerintah Indonesia sekarang masih kurang tegas," kritik KH Said Aqil Siradj, salah satu Ketua Lembaga Persahabatan Indonesia Libya, di Jakarta, Rabu (23/3/2011).

Lembaga Persahabatan Indonesia Libya (LPIL) pimpinan Said Aqil yang juga Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu beranggotakan 12 organisasi Islam di Indonesia. Ia menyampaikan keterangan pers bersama Sekretaris Jenderal LPIL Mahyuddin Nawawi di gedung PBNU, Jakarta. 

Menurut Said Aqil, Indonesia seharusnya bisa mengambil peran yang lebih strategis, sebagai penengah, terkait krisis Libya. "Ini tragedi bagi umat Islam secara keseluruhan, terlepas dari persoalan politik," kata Said Aqil.

Ia mencurigai tindakan militer negara Barat terhadap Libya lebih didasari motif untuk menguasai ladang minyak daripada untuk menolong rakyat negara itu.

"Permintaan Liga Arab pada PBB itu untuk menghentikan pesawat Libya agar tidak menyerang rakyatnya. Namun, yang terjadi lebih dari itu, sipil juga jadi korban," katanya.

Terkait kekerasan Israel terhadap Palestina, negara-negara Barat menurutnya justru diam. Kalaupun bereaksi, mereka sangat lamban. "Untuk Palestina reaksinya lamban karena tidak ada minyak. Untuk Libya, ini tujuan utamanya kan menguasai minyak, seperti di Darfur, Sudan. Khadafy nomor dua," katanya.

Mahyuddin Nawawi menambahkan, "LPIL mengutuk dan menentang keras agresi atas alasan apa pun."

LPIL berpendapat, agresi militer, meski dilandasi Resolusi PBB, akan melahirkan kekerasan, kehancuran infrastruktur, tata pemerintahan, dan pertumpahan darah di kalangan masyarakat sipil.

"Tindakan militer akan berakibat fatal untuk bangsa dan negara yang bersangkutan, sebagaimana yang terjadi di Somalia, Afghanistan, dan Irak," kata Mahyuddin.

Menurut LPIL, krisis politik di Libya harus diselesaikan melalui cara-cara politik dan diplomatik dalam forum perundingan untuk perdamaian, serta menghindari penggunaan tindakan kekerasan.

LPIL menyerukan agar negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI), termasuk Indonesia, mengambil langkah bersama dan proaktif dalam penyelesaian permasalahan di Libya.