KAIRO, KOMPAS.com — Penguasa sementara Mesir mulai menyelidiki tuduhan korupsi terhadap tiga pejabat tinggi: bekas perdana menteri, bekas menteri dalam negeri, dan bekas menteri penerangan.
Pengawasan terhadap pejabat publik dan pengusaha menjadi isu setelah aksi pertama ratusan ribu demonstran pada 25 Januari yang menuntut Presiden Hosni Mubarak mundur.
Sejak Mubarak mundur, semakin kencang tuntutan agar digelar penyelidikan dugaan korupsi terhadap para pejabat dan pengusaha yang terkait dengan partai-partai di sana.
Stasiun televisi pemerintah mengabarkan, Sabtu (12/3/2011), larangan bepergian ke luar negeri lewat mekanisme cegah tangkal (cekal) juga diterapkan kepada bekas Perdana Menteri Ahmed Nazif dan bekas Menteri Dalam Negeri Habib al-Adli, yang dipecat oleh Mubarak menjelang mundur, Jumat (11/2/2011).
