Untung Rugi Pengaturan BBM Bersubsidi - Kompas.com

Untung Rugi Pengaturan BBM Bersubsidi

Kompas.com - 10/02/2011, 07:10 WIB

KOMPAS.com — Di tengah melejitnya harga minyak dunia, pemerintah berencana mengatur bahan bakar minyak bersubsidi pada April nanti. Opsi yang mengemuka adalah mencabut alokasi BBM bersubsidi bagi mobil pelat hitam. Alasannya, hal ini agar alokasi subsidi BBM terlaksana dengan tepat volume dan tepat sasaran.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Darwin Zahedy Saleh menyatakan, subsidi bahan bakar minyak (BBM) meningkat tajam, membebani keuangan negara, dan tidak tepat sasaran karena sebagian besar subsidi dinikmati kalangan mampu. Data Kementerian ESDM menyebutkan, subsidi BBM tahun 2010 sebesar 181 persen terhadap subsidi BBM tahun 2009.

Volume BBM bersubsidi tahun 2010 mencapai 38,2 juta kiloliter (kl) atau melampaui kuota Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang sebesar 36,5 juta kl. Premium merupakan jenis BBM yang menyerap subsidi terbanyak, yaitu sebesar 60 persen atau 23,1 juta kl. Sementara realisasi BBM bersubsidi tahun 2009 sebesar 37,7 kl.

Saat ini sektor transportasi merupakan pengguna terbesar BBM bersubsidi, yakni 89 persen atau 32,49 juta kl. Konsumsi premium pada sektor transportasi darat didominasi mobil pribadi, yakni 53 persen atau 13,3 juta kl dari total konsumsi premium untuk transportasi darat.

Hal ini menjadi alasan pemerintah untuk menerapkan pengaturan BBM bersubsidi jenis premium. Jika jadi diterapkan, nantinya premium bersubsidi hanya boleh digunakan oleh kendaraan pelat kuning dan sepeda motor. Sementara pengguna mobil pelat hitam dipaksa beralih ke pertamax atau BBM nonsubsidi.

Secara politis, kebijakan ini populis karena seolah-olah tidak menaikkan harga. Akan tetapi, kenyataannya, dengan disparitas harga yang sangat jauh antara premium bersubsidi yang dibanderol Rp 4.500 per liter dan harga pertamax Rp 7.950 per liter, itu berarti jutaan pengguna mobil pelat hitam mengalami kenaikan harga BBM hampir dua kali. Tentu terlalu sederhana jika menganggap semua pengguna mobil pelat hitam adalah kalangan mampu. Sama juga dengan menganggap bahwa mobil pelat hitam identik dengan kendaraan pribadi. Padahal, banyak orang menggunakan kendaraan pelat hitam untuk kegiatan usaha.

Jika penerapannya lancar dan tidak ada distorsi, menurut pengamat perminyakan, Pri Agung Rakhmanto, pengaturan BBM bersubsidi itu memang bisa menekan volume konsumsi premium sehingga berpotensi menghasilkan penghematan Rp 3,3 triliun pada tahun 2011 dengan asumsi harga keekonomian premium Rp 6.500 per liter.

Namun, yang perlu jadi perhatian adalah kebijakan itu berpotensi menimbulkan distorsi tambahan, terutama semakin maraknya pasar gelap atau penyalahgunaan premium. Kebijakan itu juga mendorong pertumbuhan jumlah sepeda motor secara lebih cepat sehingga memperparah kemacetan.

Apalagi, penerapan pembatasan BBM bersubsidi bagi mobil pelat hitam ini rumit, memerlukan kesiapan infrastruktur yakni stasiun pengisian bahan bakar untuk umum, jaminan pasokan pertamax, dan memerlukan pengawasan ketat yang sangat tidak mudah dilakukan. Biaya tambahan pun diperlukan untuk infrastruktur, kartu kendali, dan pengawasan.

Kebijakan ini juga tidak antisipatif dengan harga minyak yang tinggi. Disparitas harga premium dan pertamax semakin besar sehingga kemungkinan distorsi akan semakin besar. Untuk tahun 2011, tidak akan ada jaminan bahwa pemerintah tidak akan menaikkan harga BBM atau memberlakukan hal sama pada sepeda motor mengingat terus meningkatnya harga minyak dunia yang akan semakin membebani keuangan negara.

Meski seolah-olah tidak menaikkan harga, kebijakan itu tetap akan menimbulkan inflasi. Apalagi, sebenarnya juga ada unsur kenaikan harga yang dipaksakan langsung dari Rp 4.500 per liter ke Rp 7.850 per liter. Masyarakat pengguna kendaraan roda empat atau nonangkutan pun tidak punya pilihan.

Kalangan pengusaha pun menghitung ada kenaikan beban usaha hingga 5 persen yang berasal dari biaya pengangkutan dan biaya transportasi karyawan yang terpaksa beralih ke pertamax. Hal itu disebabkan banyak mobil pengangkutan yang berpelat hitam.

Dengan menimbang untung rugi rencana kebijakan itu, pemerintah perlu mengkaji beberapa opsi lain yang lebih sederhana dan cerdas dalam mengendalikan volume BBM bersubsidi serta mendorong pemakaian bahan bakar gas cair yang ramah lingkungan dan murah. (EVY RACHMAWATI)

EditorErlangga Djumena

Close Ads X
Close [X]
Radio Live Streaming
Sonora FM • Motion FM • Smart FM