3.000 Pengamat Asing Pantau Sudan

MOSKWA, KOMPAS.com — Jumlah yang tak pernah terjadi sebelumnya, sekitar 3.000 pengamat asing telah diakreditasi untuk memantau referendum di Sudan Selatan, yang kemungkinan akan menarik perbatasan baru di Benua Afrika itu, demikian dilaporkan pejabat pada Minggu (9/1/2011).

Lebih dari 3,9 juta rakyat Sudan diharapkan memilih pada 9 Januari untuk menentukan apakah Sudan Selatan menjadi negara merdeka atau tetap menjadi daerah otonom di dalam negara terbesar Afrika itu.

Menurut hukum referendum Sudan, sebanyak 60 persen dari jumlah itu perlu dicatat keinginannya untuk memberikan suara yang berlaku.

Rusia telah mengirimkan tim yang terdiri dari empat pejabat untuk memantau pemungutan suara di tempat-tempat pemungutan suara (TPS) di Juba, Ibu Kota Sudan Selatan di Khatulistiwa Tengah.

Rusia juga memindahkan empat helikopter transportasinya dari Chad ke Sudan untuk membantu misi PBB di negara itu menjamin keamanan dan ketertiban publik selama referendum.

Referendum merupakan bagian dari Perjanjian Damai Komprehensif 2005, yang mengakhiri 22 tahun perang saudara antara Sudan Utara dan Sudan Selatan.

Konflik yang terjadi tahun 1983-2005 tersebut diperkirakan telah menewaskan sekitar 2 juta orang, dan menyebabkan perpindahan signifikan kelompok etnis di negara ini.

Sudan Selatan adalah tempat sekitar 80 persen cadangan minyak negara itu, yang telah lama membuat isu kemerdekaan yang memprihatinkan bagi Sudan Utara.

Namun, pemerintah Sudan resmi telah berjanji untuk mengakui hasil referendum terlepas dari apa pun hasilnya.

Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan telah mendesak pemilih untuk mendukung kemerdekaan.