Jumat, 29 Agustus 2014

News /

TAJUK RENCANA

Rabu, 29 Desember 2010 | 04:21 WIB

PR Setelah Sepak Bola

Rabu, 29 Desember 2010, malam akan menjadi penentu nasib Tim Nasional Indonesia. Berhasil atau gagalkah mereka menjawab harapan publik?

Seratusan ribu penonton dan bahkan jutaan penonton televisi akan menjadi saksi apakah Tim Nasional Indonesia bisa memberikan sesuatu yang diharapkan bangsa ini: juara Piala AFF 2010. Namun, apa pun hasilnya, berhasil atau gagal, kehidupan keseharian harus terus bergerak.

Selama dua pekan terakhir, penampilan Tim Nasional telah membuat kita semua lupa akan masalah bangsa. Kita seakan dilepaskan dari hiruk-pikuk politik, hukum, ekonomi, dan bencana. Karena itu, seusai laga final di kandang sendiri, realitas sejati akan kembali dihadapkan pada kita semua. Pekerjaan rumah ada di depan kita.

Sepak bola telah menunjukkan wujud nasionalisme kita. Masalahnya, bagaimana energi positif masyarakat ini bisa kita gunakan untuk menyelesaikan berbagai problematika bangsa: masalah di bidang politik (pembahasan paket undang-undang politik), hukum (pemberantasan korupsi), sosial (penanganan kemiskinan), ekonomi (problem pengangguran atau bahan bakar minyak), ataupun penanganan korban bencana Wasior, Mentawai, dan Merapi.

Tiga hari menjelang tutup tahun 2010, kita angkat kembali jajak pendapat harian ini Senin (27/12). Sebuah kesimpulan didapat, besarnya kekecewaan masyarakat pada semua level institusi pemerintah, lembaga perwakilan, penegak hukum, dan sosok pemimpinnya.

Inilah pekerjaan rumah. Turunnya kepercayaan publik hampir pada semua institusi negara. Apakah itu gejala mengkhawatirkan? Ya! Kita mengkhawatirkan gejala merosotnya kewibawaan negara atau aparat negara atau lembaga perwakilan, mengakibatkan rakyat mengambil langkah sendiri. Gejala main hakim sendiri sudah terjadi di beberapa tempat, dan itu adalah tindakan antidemokrasi dan membahayakan demokrasi.

Kita juga angkat hasil jajak pendapat harian ini mengenai buruknya persepsi publik terhadap kinerja lembaga penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman) yang sudah berada pada angka di atas 70 persen. Hanya Komisi Pemberantasan Korupsi yang masih dipersepsi baik oleh 46 persen publik. Awalnya kita berharap terpilihnya Jenderal (Pol) Timur Pradopo sebagai Kapolri, Basrief Arief sebagai Jaksa Agung, dan Busyro Muqoddas sebagai Ketua KPK akan mampu meningkatkan persepsi positif masyarakat terhadap penegak hukum. Namun, kenyataannya belumlah demikian.

Atas dasar itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang diberi mandat 62 persen dalam Pemilu 2009 perlu mengambil langkah signifikan memperbaiki citra lembaga penegak hukum, termasuk kementerian lain. Berbagai kasus yang mandek, melenggangnya Gayus Tambunan dari Rutan Brimob, penganiayaan aktivis Indonesia Corruption Watch Tama Langkun, patutlah mendapatkan perhatian Presiden untuk disegerakan penuntasannya.

***

Spiral Kekerasan di Nigeria

Spiral kekerasan yang bersifat kesukuan dan keagamaan telah melilit semakin keras dan menyiksa Nigeria, negara berpenduduk terbesar di Afrika.

Aksi peledakan menjelang Natal 2010 yang menewaskan 32 orang dan mencederai 100 orang lainnya hanya memperlihatkan kekerasan tidak pernah surut. Upaya melepaskan diri dari perangkap kekerasan dan sikap saling curiga tampak masih sulit.

Sebagaimana lazimnya, konflik yang bersifat kesukuan dan agama sangat mudah dimulai, tetapi sungguh sulit dihentikan. Kerumitan itulah yang dialami Nigeria, negeri berpenduduk 150 juta jiwa, sejak merdeka dari Inggris tahun 1960. Pemerintahan Presiden Nigeria Goodluck Jonathan berusaha keras mengakhiri konflik kesukuan dan keagamaan, tetapi belum berhasil.

Kerusuhan keagamaan telah menewaskan paling tidak 500 orang tahun ini. Nigeria merupakan bangsa majemuk yang terdiri dari sekitar 250 suku dengan agama utama Islam, Kristen, dan animisme. Konflik yang bersifat keagamaan bertambah sensitif karena tumpang tindih dengan pertarungan kepentingan politik dan ekonomi.

Sekalipun Nigeria sudah merdeka 50 tahun, rasa kebangsaan belum berkembang. Sebagian besar penduduk lebih merasa sebagai anggota sebuah suku atau umat sebuah agama ketimbang sebagai warga negara, yang sama kedudukannya di depan hukum. Masyarakat Nigeria pun terkotak-kotak dalam isu kesukuan dan keagamaan.

Ikatan kesatuan Nigeria sebagai bangsa masih rapuh. Kesatuan Nigeria bahkan terancam pecah oleh gerakan separatis tahun 1967, atau tujuh tahun setelah merdeka, di wilayah timur yang kaya minyak. Sebelum gerakan pemberontakan dipadamkan 30 bulan kemudian, konflik berdarah itu menewaskan sedikitnya satu juta orang.

Sudah pasti, konflik kesukuan dan keagamaan tidaklah berdiri sendiri. Para pengamat cenderung berpendapat, akar terdalam dari pergolakan di Nigeria terletak pada masalah kemiskinan, korupsi, dan kesenjangan sosial yang sangat lebar. Jika tingkat kesejahteraan dan keadilan ekonomi tercipta untuk seluruh lapisan, frustrasi sosial diyakini tidak terjadi. Dalam situasi yang tertekan itu, suku dan agama dijadikan sebagai pegangan satu-satunya.

Masyarakat semakin jauh masuk ke dalam sentimen dan fanatisme kesukuan dan keagamaan karena tidak berdaya menghadapi jebakan kemiskinan. Sekalipun Nigeria kaya minyak, hal itu tidak memberikan kesejahteraan bagi masyarakat dan negara. Sebagian besar hasil minyak dan kekayaan alam lainnya dikorupsi.

Hanya segelintir orang, terutama pejabat dan kroninya, menjadi kaya raya, sementara mayoritas rakyat hidup menderita dalam kemiskinan. Uang minyak juga tidak terlihat pada pembangunan infrastruktur. Tantangan yang dihadapi Nigeria tidaklah kecil.


Editor :