Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Malaysia Dituduh Meniru Israel

Kompas.com - 15/12/2010, 03:46 WIB

KUALA LUMPUR, SELASA - Tokoh oposisi Malaysia, Anwar Ibrahim, terancam diskors sebagai anggota parlemen selama enam bulan karena dituduh berbicara ngawur. Anwar menyamakan slogan nasional yang diserukan Perdana Menteri Najib Razak, ”Malaysia Satu”, meniru slogan kampanye mantan Perdana Menteri Israel Ehud Barak pada tahun 1999.

”Anwar telah menyalahgunakan hak dan keistimewaannya sebagai anggota parlemen,” ujar Pandikar Amin Mulia, salah seorang pemimpin legislatif.

Pernyataan Anwar memicu kemarahan pemerintah dan para pendukungnya. Seperti dipahami, slogan nasional ”Malaysia Satu” merupakan kebijakan nasional negeri jiran itu untuk mendorong kesatuan multiras. Pernyataan itu peka karena Malaysia mendukung Palestina.

Sanksi terhadap Anwar akan diputuskan lewat voting pada hari Kamis (16/12). Diyakini kekuatan mayoritas pendukung pemerintah di parlemen, Barisan Nasional, akan mendukung penuh penjatuhan sanksi itu.

Menurut Anwar, dia memang sudah lama diincar untuk disingkirkan. Walau dijatuhi sanksi, hal itu tidak akan menyurutkan kiprah tokoh oposisi Malaysia untuk mengkritik pemerintah lewat ceramah dan pidato. Selama ini Anwar juga kerap kali akan disingkirkan, termasuk tuduhan sodomi.

Tuduhan itu pula yang mengakhiri karier politiknya, yang sebelumnya disebut-sebut sebagai bakal calon pengganti mantan PM Malaysia terdahulu, Mahathir Mohamad. Menurut Anwar, tuduhan itu dibuat-buat dan sengaja untuk menjebak dia serta koalisi pendukung, yang pada pemilu tahun 2004 berhasil ”menggerogoti” kekuatan mayoritas Barisan Nasional.

Tidak sah

Anggota dewan dari pihak oposisi, Tony Pua, melontarkan kekecewaannya. Tiga partai yang berkoalisi membentuk kekuatan oposisi menilai voting yang digelar untuk menjerat Anwar merupakan tindakan tak sah.

Pernyataan kelompok oposisi itu dibantah oleh anggota parlemen propemerintah, Nazri Abdul Aziz. Nazri menegaskan, sanksi yang akan dijatuhkan kepada Anwar sudah tepat.

Banyak politisi oposisi Malaysia mendesak PM Najib segera menggelar jajak pendapat sebelum akhir tahun 2011 menyusul pertengkaran internal yang terjadi di tubuh kekuatan sekutu pendukung Anwar, yang diyakini menyurutkan harapan kelompok oposisi untuk merebut kekuasaan. (AP/AFP/DWA)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com